Konstruksi Naratif Papua dalam Krisis: Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus terhadap Representasi OPM di The Jakarta Post

Vinsen Kevin Mingking, Erlin Estiana Yuanti, S.S., M.A.

2025 | Tugas Akhir | D4 BAHASA INGGRIS

Penelitian ini mengkaji representasi diskursif terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam artikel-artikel yang dipublikasikan oleh The Jakarta Post, dengan fokus khusus pada bagaimana wacana keamanan nasional membentuk persepsi publik terhadap OPM serta implikasinya terhadap identitas dan posisi sosial Orang Asli Papua (OAP). Dengan menggabungkan pendekatan Linguistik Korpus (Corpus Linguistics/CL), Pendekatan Sosio-Kognitif van Dijk (SCA), dan Pendekatan Sejarah-Wacana Wodak (DHA), penelitian ini menerapkan Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus (Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis/CACDA) untuk mengidentifikasi pola linguistik, konfigurasi ideologis, serta distribusi agensi dalam narasi-narasi yang dibentuk oleh The Jakarta Post selama periode 2018 hingga 2025. Temuan menunjukkan adanya kecenderungan diskursif yang konsisten dalam menonjolkan institusi negara, seraya meminggirkan suara-suara Papua—terutama dalam konteks perlawanan politik. Pilihan leksikal yang berulang secara sistematis membingkai OPM dalam istilah-istilah yang berkonotasi kriminal, sehingga memperkuat narasi negara yang telah disekuritisasi dan mereproduksi dikotomi antara “kelompok dalam” dan “kelompok luar.” Bahkan dalam surat kabar berbahasa Inggris yang dikenal dengan sikap liberalnya, penempatan ideologis yang halus namun sistematis berfungsi untuk mempertahankan ideologi dominan tentang integritas teritorial dan persatuan nasional. Pilihan leksikal seperti “separatis”, “teroris”, dan penggunaan berulang istilah leksikal seperti “bersenjata”, ‘pemberontak’, dan “suku asli” menunjukkan berbagai cara kelompok tersebut digambarkan. Selain itu, generalisasi OPM melalui lensa media juga menunjukkan upaya untuk mendelegitimasi aspirasi politik kelompok tersebut, serta memaksakan bingkai kekerasan dan kejahatan terhadap OPM. Dominasi bingkai sekuritisasi tidak hanya mempersempit pemahaman publik terhadap konflik Papua, tetapi juga membatasi ruang diskursif bagi orang Papua untuk menyuarakan narasi alternatif serta berpartisipasi secara bermakna dalam diskursus nasional. Studi ini menegaskan pentingnya kritik terhadap representasi media dalam peliputan konflik, khususnya dalam konteks yang ditandai oleh ketimpangan kekuasaan dan warisan kolonial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada perdebatan mengenai wacana media, identitas nasional, dan politik representasi, serta mendorong praktik jurnalistik yang lebih inklusif dan adil dalam isu-isu serupa.

This study investigates the discursive representation of the Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka, or OPM) in The Jakarta Post, with a particular focus on how national security discourse shapes public perceptions of OPM and its implication for Papuan identity. Combining Corpus Linguistics (CL) with van Dijk’s Socio-Cognitive Approach (SCA) and Wodak’s Discourse-Historical Approach (DHA), the research employs Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis (CACDA) to examine linguistic patterns, ideological framings, and the distribution of narrative agency within a curated corpus of articles published between January 2018 and June 2025. The findings reveal a persistent discursive tendency to foreground Indonesian state institutions while backgrounding or marginalizing Papuan voices, particularly those associated with political resistance. Lexical choices frequently frame the OPM in criminalizing or delegitimizing terms, reinforcing securitized state narratives and reproducing an “in-group” versus “out-group” dichotomy. Even within an English-language newspaper known for its liberal stance, subtle yet systematic ideological positioning serves to uphold dominant ideologies of territorial integrity and national unity. Lexical choices such as separatist, terrorist and frequent attribution of lexical terms such as armed, rebels, and indigenous showed the many ways that the group are depicted. Moreover, the generalization of OPM through the media lens also showed an effort to delegitimize the group's many political aspirations, and coercively frame OPM through the lens of violence and savageness. The media’s reinforcement of securitized frames not only narrows public understanding of the conflict but also restricts the discursive space available for Papuans to assert alternative narratives and engage meaningfully in national dialogue. As a result, the struggle for recognition, justice, and self-determination risks being reframed solely as a security threat rather than a legitimate political issue. This study underscores the importance of interrogating media representations in conflict reporting, especially in contexts marked by asymmetrical power relations and historical grievances. The research contributes to ongoing debates on media discourse, national identity, and the politics of representation, while advocating for more inclusive and just journalism practice in related issues.

Kata Kunci : Analisis Wacana Kritis Berbasis Korpus, OPM, Representasi Kelompok Termarjinalkan, Sekuritisasi/Corpus-Assisted Critical Discourse Analysis, OPM, Marginalized Group Portrayal, Securitization.