Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga pemilik benda yang dibebani hak tanggungan dalam hal debitur bank mengalami kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cilegon

SYILVIYANTI, H. Mustafa, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang -undang Hak Tanggungan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cilegon, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pemilik benda jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dalam hal debitur mengalami kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cilegon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, untuk melengkapi penelitian ini digunakan juga data primer dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pihak pemilik benda jaminan yang dibebani Hak Tanggungan dalam hal debitur mengalami kredit macet pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cilegon belum memperoleh perlindungan hukum yang maksimal, karena ketentuan dalam pasal 20 ayat (3) UUHT yaitu mengenai pemberitahuan secara tertulis terhadap penjualan obyek jaminan secara dibawah tangan tidak diberikan kepada pemilik benda jaminan yang dibebani Hak Tanggungan.

This research belongs to a judicial and empirical research. It aims to investigate how the Act of Bearing Rights is implemented by the Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cilegon, particularly in connection with legal protection for the owner of collateral with bearing rights in a case when the debtor experience bad credit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cilegon. The research used secondary data obtained from literatures by studying primary, secondary, tertiary legal materials. It also used primary data to complete the data by conducting field research using interview and questionnaire as data collection instruments. The research results show that the owner of collateral with be aring rights in a case when the debtor experiences bad credit at the BPD Cilegon has not obtained a maximum legal protection because the regulation for underhanded selling of the collateral object stipulated in article 20 item (3) of the Act of Bearing is not implemented thoroughly, i.e, by not giving a written notice from the holder of bearing rights to the concerned parties, in this case the owner of collateral bound with bearing rights.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Kredit Macet,Hak Tanggungan, Bearing rights, Bad Credit, Debitor, Creditor