Tantangan Institusionalisasi Pendekatan Yurisdiksi Dalam Menuju Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit Berkelanjutan; (Studi Kasus Kabupaten Kotawaringin Barat)

Zullanda Adita Ningrum, Bahruddin, S.Sos., M.Sc., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Penelitian ini membahas tantangan institusionalisasi pendekatan yurisdiksi dalam menuju tata kelola komoditas kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini menggambarkan berbagai hambatan kelembagaan yang dihadapi, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketidaksinkronan regulasi lintas tingkat pemerintahan, serta minimnya dukungan politik lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas dinamika lokal menuntut adanya reformasi kelembagaan yang adaptif serta penguatan komitmen politik lintas aktor. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran forum multi-pihak sebagai wadah koordinasi yang inklusif, meskipun dalam praktiknya forum tersebut sering mengalami stagnasi akibat lemahnya legitimasi kelembagaan. Selain itu, keterlibatan petani swadaya dan masyarakat lokal terbukti masih terbatas, sehingga partisipasi mereka belum sepenuhnya berkontribusi pada penguatan tata kelola berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya desain kelembagaan yang lebih fleksibel, konsistensi regulasi antar-level pemerintahan, serta keberlanjutan dukungan politik sebagai faktor penentu keberhasilan pendekatan yurisdiksi. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika kelembagaan lokal, sementara secara praktis memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia.

This study examines the institutionalization challenges of the jurisdictional approach in achieving sustainable palm oil commodity governance in Kotawaringin Barat Regency. Employing a qualitative case study design, the research explores institutional barriers that hinder the adoption of this approach, including weak inter-agency coordination, regulatory misalignment across governance levels, and limited local political support. Data were gathered through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, and were analyzed thematically. The findings reveal that complex local dynamics require adaptive institutional reform and stronger political commitment from various actors. The study further highlights the importance of multi-stakeholder forums as inclusive platforms for coordination, although in practice such forums often face stagnation due to weak institutional legitimacy. Moreover, the involvement of independent smallholders and local communities remains limited, indicating that their participation has yet to fully strengthen sustainable governance efforts. Therefore, this study recommends the establishment of more flexible institutional arrangements, regulatory consistency across governance levels, and sustained political support as crucial factors for the success of the jurisdictional approach. Academically, this research expands the understanding of local institutional dynamics, while practically it provides insights for policymakers and industry actors to enhance sustainable palm oil governance in Indonesia.

Kata Kunci : Pendekatan yurisdiksi, kelembagaan, kelapa sawit, keberlanjutan, politik lokal