KAJIAN TENTANG PENGETAHUAN, SIKAP, TINDAKAN DAN HAMBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI (Studi Kasus: Perbandingan pada Wilayah Yogyakarta dan Maluku)

Tarmizi Taher Nuhuyanan, Ir. Ashar Saputra ST., M.T., Ph.D., IPM. ASEAN.Eng ; Ir. Suprapto Siswosukarto, Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Teknik Sipil

Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa bumi akibat letaknya di Cincin Api Pasifik, yang menyebabkan banyak bangunan mengalami kerusakan struktural. Untuk menjamin keselamatan dan keandalan bangunan, pemerintah menerapkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai regulasi yang memastikan kepatuhan terhadap standar administratif, teknis, dan fungsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan pemangku kepentingan terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung di wilayah Yogyakarta dan Maluku. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi hambatan dalam pengurusan dan implementasi SLF, serta membandingkan kesiapan pemangku kepentingan dalam meningkatkan penerapannya di kedua wilayah. Studi ini menganalisis tingkat pengetahuan, sikap, praktik, dan hambatan dalam implementasi SLF di wilayah Yogyakarta dan Maluku, yang memiliki karakteristik risiko gempa dan regulasi bangunan yang berbeda. 

Metode penelitian menggunakan kuisioner dengan menggunakan beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan, kemauan dan kesadaran, praktek,dan hambatan dalam pengurusan SLF. Kuisioner data dibuat dengan skala likert. Sampel pada penelitian ini pada wilayah Yogyakarta berjumlah 52 responden dan pada wilayah Maluku berjumlah 31 responden. Teknik analisa data menggunakan uji validitas dan reabilitas, uji normalitas, statistika deskriptif (mean, modus, dan standar deviasi), dan statistika inferensial (uji kendall’s, uji kruskal walllis, dan uji fisher exact). Analisa data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemangku kepntingan SLF bangunan di Wilayah Yogyakarta dan Maluku menunjukkan tingkat pengetahuan yang bervariasi, sikap yang cenderung positif, dan praktik pelaksanaan yang masih belum merata. Tingkat kesiapan dalam penerapan SLF juga berbeda antara kedua wilayah, dengan Yogyakarta lebih unggul dalam dukungan regulasi dan teknis dibandingkan Maluku. Temuan hambatan utama dalam implementasi SLF di wilayah Yogyakarta mencakup pemenuhan persyaratan administrasi atau dokumen perizinan lain, kurangnya proyek percontohan SLF, dan kurangnya sosialisasi SLF kepada pemilik bangunan gedung. Sementara hambatan utama di wilayah Maluku adalah  kurangnya proyek percontohan SLF, Kurangnya sosialisasi SLF kepada pemilik bangunan gedung, dan kurangnya kesadaran tentang SLF dan manfaatnya. Kesiapan pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan, terutama di Maluku yang membutuhkan pelatihan dan dukungan kebijakan. Sementara itu, Yogyakarta menunjukkan kesiapan yang lebih baik berkat dukungan regulasi dan kapasitas teknis yang memadai.

Indonesia is highly vulnerable to earthquakes due to its location along the Pacific Ring of Fire, which frequently results in structural damage to buildings. To ensure the safety and reliability of buildings, the government has implemented Sertifikat Laik Fungsi (SLF) as a regulatory measure to ensure compliance with administrative, technical, and functional standards. This study aims to analyze the level of knowledge, attitudes, and practices of stakeholders regarding the SLF for buildings in the Yogyakarta and Maluku regions. Furthermore, the study identifies challenges in the processing and implementation of SLF and compares the readiness of stakeholders to enhance its application in both regions. The study examines the levels of knowledge, attitudes, practices, and obstacles in the implementation of SLF in Yogyakarta and Maluku, which differ in terms of earthquake risk profiles and building regulations.

The research method used a questionnaire consisting of several questions related to knowledge, willingness and awareness, practice, and challenges in the SLF process. The questionnaire data were constructed using a Likert scale. The sample in this study included 52 respondents from the Yogyakarta region and 31 respondents from the Maluku region. Data analysis techniques included validity and reliability tests, normality tests, descriptive statistics (mean, mode, and standard deviation), and inferential statistics (Kendall’s test, Kruskal-Wallis test, and Fisher's exact test). Data analysis was performed using SPSS version 26 software.

The research findings indicate that SLF stakeholders in Yogyakarta and Maluku exhibit varying levels of knowledge, generally positive attitudes, and uneven practices in implementation. The readiness levels also differ between the two regions, with Yogyakarta showing better preparedness due to stronger regulatory and technical support compared to Maluku. The main obstacles to SLF implementation in Yogyakarta include the fulfillment of administrative or other permitting document requirements, the lack of SLF pilot projects, and limited SLF socialization to building owners. In contrast, the main challenges in Maluku are the lack of SLF pilot projects, insufficient SLF awareness among building owners, and low awareness of the SLF and its benefits. Stakeholder readiness still needs improvement, particularly in Maluku, which requires training and policy support. Meanwhile, Yogyakarta demonstrates better readiness supported by strong regulations and adequate technical capacity.

Kata Kunci : Keywords: Sertifikasi Laik Fungsi, Stakeholders, Knowledge, Attitude, and Practice (KAP)