Peranan PPAT dan Kantor Pertanahan dalam pemungutan BPHTB sebagai upaya meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

NUR'AINI, Siti, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PPAT dalam mengarahkan kliennya agar membayar BPHTB dengan harga transaksi yang sebenarnya, untuk mengetahui peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dalam upaya Meningkatkan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Metode sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan responden 18 orang PPAT dan random sampling dengan responden 6 orang masyarakat pengguna jasa PPAT. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1) PPAT di dalam mengarahkan pengenaan Pajak BPHTB terhadap klien mendasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, namun apabila disinyalir masih ada harga transaksi yang lebih rendah dari yang sebenarnya PPAT memberikan saran kepada klien untuk mengecek kembali kebenaran harga transaksi dengan cara melakukan peninjauan ke lokasi, mengecek harga transaksi dengan bantuan sarana peta mengenai taksiran harga tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, agar klien membuat surat pernyataan untuk mempertanggungjawaban harga transaksi yang sebenarnya. 2) Peranan Kantor Pertanahan dalam mengarahkan wajib pajak sehubungan dengan penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah, waris dan hibah wasiat mendasarkan nilai pasar sesuai pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, Kantor Pertanahan mengembalikan / menolak berkas kepada PPAT, permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah, waris dan hibah wasiat kepada pemohon jika disinyalir harga transaksi / nilai pasar yang tercantum dalam Surat Setoran BPHTB tidak sesuai dengan harga transaksi/ nilai pasar yang sebenarnya. 3) Faktor-faktor yang mendorong PPAT dan Kantor Pertanahan dalam upaya meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adanya pemahaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah bahwa sebagian besar penerimaan BPHTB digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten, himbauan Bupati Sukoharjo dengan Surat Edaran tanggal 1 Februari 2002 Nomor 590/240/2002, adanya rasa tanggung jawab moral dan kegigihan PPAT dalam meyakinkan klien untuk mengakui harga transaksi dengan sejujurjujurnya.

The objectives of this research are to investigate the role of the Notary in directing his/her clients to pay BPTHB based on its real amount of transaction, to investigate the role of the Office of Land Affairs in Sukoharjo Regency in the implementation of the Act no. 20/2000, and to identify the factors that encourage both the Notary and Office of Land Affairs in Sukoarjo Regency to help the Government improve its revenue. The research adopted a purposive sampling method. The respondents consisted of 18 notaries and random sampling with 6 persons who obtained service from the notary. Data were analysed qualitatively and then the results were presented in a descriptive report. From the analysis results, the research concludes: 1) In directing the clients to pay BPHTB tax, the notary bases on Article 6 of the Act no. 20/2000. However, if he/she assumes that the amount of transaction is lower than the real amount, he/she will advice the clients to check it again by visiting the location, or checking the price based on the map of land price estimate published by the Office of Land Affairs in Sukoharjo Regency in order that the clients write a statement explaining for the real amount of transaction. 2) The role of the Office of Land Affairs in directing tax payers in connection with the issuance of a decree for the granting of rights over land, legacy or land given through a will is by deciding the market price based on Article 6 of the Act no. 20/2000, by rejecting / returning the documents back to the Notary or by returning the application for a decree for the granting of rights over land, legacy, or land given through a will to the applicant if it assumes that the transaction/market price mentioned in the BPHTB payment is not in accordance with the real transaction/market price. 3) The factors that drive the Notary and Office of Land Affairs to help the Government improve its revenue are their understanding on Regional Autonomy implementation in which most of the revenue from BPHTB will go to the Regional Government, appeal from the Sukoharjo Regent in the Circular Letter dated 1 February 2002 no. 590/240/2002, and moral responsibility and seriousness to persuade the clients to honestly admit the real transaction price.

Kata Kunci : PPAT, Pemungutan BPHTB, Pendapatan Daerah, The Notary, Office of Land Affairs, BPHTB, Sukoharjo Regency Government revenue.