KONFIGURASI POLITIK LOKAL: INTERAKSI DAN KEPENTINGAN ELIT DALAM DINAMIKA PEMBENTUKAN DOB KABUPATEN BALANIPA, SULAWESI BARAT

Hasbi, Dr. Nanang Indra Kurniawan, M.P.A

2025 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini mengkaji bagaimana konfigurasi politik lokal terbentuk melalui interaksi dan kepentingan elit dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Balanipa pasca moratorium 2014. Dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumen, penelitian ini menyingkap dinamika koalisi elit yang memainkan peran krusial dalam mengarahkan wacana dan strategi perjuangan pemekaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik lokal Balanipa dibentuk melalui pola interaksi kooperatif, kompetitif, dan kooptatif antar-elite. Koalisi horizontal tercermin dalam konsolidasi elit lokal, ada KAPP, camat, tokoh adat, serta jejaring masyarakat, sementara koalisi vertikal terbangun melalui hubungan dengan partai politik, anggota DPR/DPD RI, kementerian, hingga forum nasional seperti FORKONAS. Kedua jenis koalisi ini menghasilkan arsitektur kekuasaan yang cair dan sarat kepentingan. Kepentingan elit yang mendorong pemekaran tidak hanya berkaitan dengan legitimasi budaya atau janji pembangunan, melainkan juga menyangkut akses jabatan, distribusi sumber daya politik-ekonomi, serta perhitungan elektoral. Partisipasi publik relatif terbatas dan lebih sering dijadikan basis legitimasi simbolik ketimbang aktor substantif. Narasi historis, seperti posisi Balanipa dalam konfederasi kerajaan di Mandar dan gagasan Mappenpendulu Akaiyanganna, dimobilisasi untuk memperkuat klaim administratif dan kultural, bersanding dengan rasionalisasi spasial-demografis: tujuh kecamatan, luas 964,01 km², serta jumlah penduduk 215.295 jiwa (BPS, 2023). Kondisi keterisolasian, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur jalan seperti Tutar dan beberapa titik di Alu, Luyo dan Limboro, menjadi argumen kuat atas urgensi layanan publik yang dekat.

Penelitian ini mengkaji bagaimana konfigurasi politik lokal terbentuk melalui interaksi dan kepentingan elit dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Balanipa pasca moratorium 2014. Dengan pendekatan kualitatif berbasis wawancara, observasi partisipan, dan studi dokumen, penelitian ini menyingkap dinamika koalisi elit yang memainkan peran krusial dalam mengarahkan wacana dan strategi perjuangan pemekaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konfigurasi politik lokal Balanipa dibentuk melalui pola interaksi kooperatif, kompetitif, dan kooptatif antar-elite. Koalisi horizontal tercermin dalam konsolidasi elit lokal, ada KAPP, camat, tokoh adat, serta jejaring masyarakat, sementara koalisi vertikal terbangun melalui hubungan dengan partai politik, anggota DPR/DPD RI, kementerian, hingga forum nasional seperti FORKONAS. Kedua jenis koalisi ini menghasilkan arsitektur kekuasaan yang cair dan sarat kepentingan. Kepentingan elit yang mendorong pemekaran tidak hanya berkaitan dengan legitimasi budaya atau janji pembangunan, melainkan juga menyangkut akses jabatan, distribusi sumber daya politik-ekonomi, serta perhitungan elektoral. Partisipasi publik relatif terbatas dan lebih sering dijadikan basis legitimasi simbolik ketimbang aktor substantif. Narasi historis, seperti posisi Balanipa dalam konfederasi kerajaan di Mandar dan gagasan Mappenpendulu Akaiyanganna, dimobilisasi untuk memperkuat klaim administratif dan kultural, bersanding dengan rasionalisasi spasial-demografis: tujuh kecamatan, luas 964,01 km², serta jumlah penduduk 215.295 jiwa (BPS, 2023). Kondisi keterisolasian, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur jalan seperti Tutar dan beberapa titik di Alu, Luyo dan Limboro, menjadi argumen kuat atas urgensi layanan publik yang dekat.

Kata Kunci : koalisi elit, konfigurasi politik lokal, pemekaran daerah, moratorium, Balanipa