Peran Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah terhadap Pemenuhan Hak Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Kota Surakarta

AMELIA SEKAR PUTRIAMITA, Nailul Amany, S.H., M.H

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di Kota Surakarta. Tujuan lainnya adalah untuk mengkaji peran pengawasan yang telah dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah terhadap permasalahan pemenuhan hak tunjangan hari raya.

Metode penelitian dalam skripsi ini berjenis yuridis-empiris dan bersifat deskriptif. Bahan penelitian diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yag didapatkan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer didapatkan melalui wawancara pada responden pemerintah yaitu Disnaker Kota Surakarta dan Satwasker Wilayah Surakarta serta penyebaran kuesioner kepada pekerja/buruh di Kota Surakarta menggunakan teknik purposive sampling. Data yang telah diperoleh berdasarkan hasil penelitian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran pada pemenuhan THR Keagamaan di Kota Surakarta. Bentuk-bentuk pelanggaran yang muncul antara lain: THR Keagamaan dicicil, THR Keagamaan tidak dibayar sama sekali, THR Keagamaan dibayarkan sesuai kesepakatan, dsb. Faktor penyebab internalnya karena kondisi keuangan perusahaan kurangbaik, antisipasi perusahaan terhadap tren resign setelah mendapat THR, dan posisi tawar pekerja/buruh yang lemah. Sedangkan faktor eksternalnya adalahmasalahpembayaran dari pihak luar, mereka tidak mengetahui cara melaporkan keluhan, pekerja/buruh merasa takut diberhentikan jika melapor, dan pekerja/buruh kurang memahami aturan pemberian THR. Disnaker Kota Surakarta melakukan pembinaan dengan monitoring dan mediasi melalui Posko THR. Sedangkan Satwasker Wilayah Surakarta melakukan pembinaan dan pengawasan namun kurang tegas dalam penjatuhan sanksi administratif pada perusahaan yang melanggar karena memprioritaskan pemenuhan THR oleh perusahaan.

 This research aims to examine and analize the fulfillment of religious holiday allowance (THR) rights for workers/laborers in Surakarta City. Another objective is to study the supervisory role carried out by the Labor Inspectorate of Central Java Province in addressing issues related to the fulfillment of THR rights.

The research method used in this thesis is juridical-emprical and descriptive, based on secondary and primary sources. Secondary data include primary, secondary,  and tertiary  legal material. Primary data were obtained through interviews with goverment respondents namely the Depatement namely teh Departements of Manpower (Disnaker) of Surakarta and the Regional Labor Supervision Post (Satwasker) for Surakarta area and through the distribution of quesionnaires to workers/laborers in Surakarta City using purposive sampling techniques. The data collected were analyzed using qualitative methods and presented descriptively.

The research findings indicate that violations in the fulfillment of religious holiday alowance still occur in Surakarta City. Common forms of violations include THR being paid in installments, THR notbeing paid at all, and THR being granted based on mutual agreements. Internal factors contributing to these violations include poor financial condition of companies, companies  efforts to anticipate resignations after THR disbursement, and the weak bargaining position of workers. External factors include payment issues with third parties, lack of knowledge on complaint procedures, workers fear of termination if they report violations, and limited understanding of THR regulations. Preventive measures have been carried out by teh Surakarta City Manpower Office through monitoring and mediation facilitated by the THR Post. Meanwhile, represive measures have been undertaken by the Surakarta Regional Labor Inspectorate, although enforcement has been less strict in imposing administrative sanctions on violating companies, as the priority remains ensuring the immediate fulfillment of THR right by the companies.

Kata Kunci : Hak THR Keagamaan, Posko THR, Pengawasan Ketenagakerjaan