Dinamika Mekanisme Akses dalam Program Pengembangan Usaha Tambak Garam Pemkab di Sabu Raijua

Ester Wolo, Evi Lina Sutrisno, S.PSi., M.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tesis ini mengkaji kemampuan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang kurang efektif dalam mengelola sumber daya alam dalam bentuk usaha tambak garam. Penelitian ini menelisik posisi pemerintah daerah dalam kebijakan desentralisasi di awal masa reformasi yang direvisi menjadi resentralisasi melalui UU No. 23/2014. Di bawah peraturan tersebut, penelitian ini menggali mekanisme akses dalam pengembangan usaha tambak garam yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengandalkan wawancara, observasi, serta analisis dokumentasi sebagai sumber data utama terkait pengelolaan usaha tambak garam. Temuan penelitian menegaskan bahwa optimalisasi akses pemanfaatan sumber daya alam sangat ditentukan oleh sejauh mana konfigurasi mekanisme akses yang dimiliki dan diusahakan oleh aktor yang terlibat. Semakin banyak mekanisme akses yang dapat dimanfaatkan, semakin besar pula kemampuan aktor, termasuk pemerintah daerah, dalam mengontrol, mempertahankan, dan memperluas akses serta manfaat dari pengelolaan sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi akses terhadap sumber daya alam membutuhkan konfigurasi mekanisme yang lengkap dan memadai agar dapat memperluas akses guna memaksimalkan manfaat. Mekanisme akses tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja secara saling berkaitan, beririsan, dan bahkan dapat saling menguatkan atau melemahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan teori akses yang dikemukakan Ribot dan Peluso (2003), yang menekankan bahwa akses tidak hanya ditentukan oleh hak formal, tetapi juga oleh kemampuan nyata untuk memperoleh manfaat melalui berbagai mekanisme politik, ekonomi, teknologi, maupun sosial.

Implikasi dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, sebagaimana ditegaskan dalam pengembangan teori akses oleh Peluso dan Ribot (2020), pemerintah daerah berada pada posisi sebagai aktor yang memiliki hak formal, tetapi dalam praktiknya menghadapi keterbatasan untuk mengonversi hak tersebut menjadi manfaat nyata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan, struktur kebijakan desentralisasi–resentralisasi, serta faktor eksternal seperti bencana alam dan kebijakan pusat turut menentukan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya strategis.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akses bersifat dinamis, selalu berproses, dan senantiasa perlu diupayakan melalui konfigurasi mekanisme yang memadai. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan mekanisme akses memperlihatkan bahwa hak formal semata tidak cukup untuk memastikan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola mekanisme akses secara komprehensif menjadi krusial untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya alam yang dikelola.

This study examines the ineffectiveness of the Sabu Raijua Regency Government in managing natural resources through its salt pond business development program. The research delves into the position of local government within decentralization policies, initially established during the early reform era but revised into a form of recentralization under Law No. 23/2014. Within this legal framework, the study explores the access mechanisms in the development of salt ponds, managed by the Sabu Raijua Regency Government through the Department of Industry and Trade.

The research uses a qualitative method with a case study approach, relying on interviews, observations, and document analysis as primary data sources for understanding the management of the salt pond business. The findings confirm that the optimization of access to natural resources is highly dependent on the configuration of access mechanisms held and pursued by the actors involved. The more access mechanisms an actor can utilize, the greater their ability to control, maintain, and expand access and benefits from natural resource management.

The results show that optimizing access to natural resources requires a complete and adequate configuration of mechanisms to expand access and maximize benefits. Access mechanisms do not operate in isolation; they are interconnected, overlapping, and can even strengthen or weaken one another. This aligns with the theory of access proposed by Ribot and Peluso (2003), which emphasizes that access is not merely determined by formal rights but also by the actual ability to derive benefits through various political, economic, technological, and social mechanisms.

The implications of this study reveal that, as emphasized in the further development of access theory by Peluso and Ribot (2020), local governments are in a position of having formal rights but, in practice, face limitations in converting these rights into tangible benefits. This condition highlights that power relations, the structure of decentralization-recentralization policies, and external factors such as natural disasters and central government policies all determine the extent of a local government's ability to manage strategic resources.

Thus, this study affirms that access is dynamic, constantly in process, and must always be pursued through an adequate configuration of mechanisms. The local government's inability to optimize access mechanisms demonstrates that formal rights alone are insufficient to ensure control and utilization of resources. Therefore, strengthening the capacity of local governments to manage access mechanisms comprehensively is crucial for maximizing the benefits derived from the natural resources they manage.

Kata Kunci : Akses, Mekanisme Akses, Tambak Garam, Sabu Raijua