Transaksi Bisnis dalam Elektronic Commerce (E-commerce) ditinjau dari Hukum Kontrak di Indonesia

SOEPENO, Istiaty A, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh makin maraknya praktek perdagangan melalui e-commerce. Aktivitas bisnis e-commerce telah menimbulkan dilema bagi perkembangan hukum di Indonesia yang masih bersifat konvensional. Hukum di Indonesia (Perdata) menghadapi tantangan serius dalam mengatur praktek usaha di dunia maya yang dalam berbagai hal mampu menembus batasan ruang dan waktu. Kontradiksi yang timbul dari perbedaan kedua jenis transaksi ini menimbulkan pertanyaan apakah transaksi dalam e-commerce dapat diakui sebagai suatu kontrak dan apakah hukum di Indonesia dapat berlaku bagi perbuatanperbuatan hukum dalam e-commerce? Mengingat luasnya masalah e-commerce, maka obyek penelitian dibatasi pada industri perbankan khususnya transaksi internet banking, hal ini karena didasari pada pemikiran bahwa industri perbankan merupakan pilar utama bagi perekonomian negara sehingga bila perkembangan industri ini tidak diimbangi dengan kesiapan hukum maka akan membawa dampak besar bagi negara tersebut. Perangkat hukum berupa undang-undang di Indonesia memang belum mencukupi untuk mengatur praktek internet banking secara memadai, terutama untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai resiko yang diakibatkan karena bagaimanapun juga praktek internet banking atau bentuk-bentuk lain dari pemanfaatan teknologi informasi tidak bisa dihambat karena ketiadaan atau kurang tersedianya perangkat hukum. Penelitian dengan metode deskriptif analitis ini, diupayakan dapat menjawab berbagai persoalan yang dapat terjadi dalam praktek internet banking dengan mengeksplorasi perangkat hukum perdata yang berlaku di Indonesia, antara lain KUHPerdata, UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hukum-hukum yang ada ini paling tidak dapat digunakan untuk mengatur praktek internet banking dengan memberikan persepsi dan intepretasi secara lebih luas.

The research for this thesis was based on the growing practices of ecommerce trading. E-commerce business activity has created a dilemma for the law in Indonesia, which is still conventional. The law (Criminal Law) in Indonesia is faced with a serious challenge in regulating business practices in cyber space, which in many cases is able to penetrate space and time borders. The contradiction from the difference between conventional and e-commerce transactions raises a question whether transaction in e-commerce can be acknowledged as a contract or whether the Law in Indonesia is effective to rule legal actions in e-commerce. Considering the wide scope of e-commerce issue, the research narrowed it down to banking industry, particularly Internet banking transaction. This is based on the fact that banking industry is a principle pillar of economy, so it will give a major impact to a country if the development in this industry is not followed by the preparedness of law. Law instruments such as laws in Indonesia have not been adequate to regulate internet banking transaction, especially in giving protection for the related parties from all risks, as internet banking practice or other forms of information technology uses cannot be restrained only because of the lack of law instruments. The research adopted a descriptive analytical method and aims to answer various problems that may arise from Internet banking practices by exploring instruments of civil law in Indonesia, such as the Civil Code, the Act no. 36/1999 on Telecommunication, the Act no. 8/1999 on consumer Protection, and the Act no. 10/1998 on Amendment of the Act no. 7/1992 on Banking. These laws are at least able to be used to regulate Internet banking practices by providing a broader scope of perception and interpretation.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Transaksi E,commerce, e-commerce, Internet banking, Civil Law in Indonesia