Penegakan Hukum terhadap Karyawan Notaris yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

Luthfia Nadia Pramesti, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap karyawan notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik. Tujuan lain dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum yang seharusnya terhadap karyawan notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik pada masa yang akan datang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif - empiris yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian empiris dan penelitian kepustakaan. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam laporan yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan 2 (dua) kesimpulan. Pertama, proses penegakan hukum terhadap karyawan notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik meliputi penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, pemeriksaan sidang, dan pembacaan putusan. Karyawan notaris turut serta melakukan jika dirinya sadar, aktif, dan memiliki tujuan yang sama dalam menyelesaikan unsur delik, sedangkan jika hanya membantu memberikan kesempatan, daya upaya, dan keterangan, maka telah melakukan pembantuan. Hakim memberlakukan alasan penghapus pidana melaksanakan perintah jabatan dengan menentukan ada atau tidaknya mens rea. Karyawan notaris yang sadar akta yang diketiknya palsu, tidak hadir dalam pembacaan akta di hadapan para pihak, atau menerima imbalan khusus atas perbuatannya, maka hakim menilai dirinya memiliki mens rea. Karyawan notaris yang tidak mengetahui mengetik akta palsu, mematuhi syarat formil akta, dan tidak ada imbalan selain gaji bulanan, maka hakim menilai tidak ada mens rea pada dirinya. Kedua, proses penegakan hukum yang seharusnya terhadap karyawan notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik pada masa yang akan datang adalah pembuatan regulasi dalam UUJN terkait perlindungan hukum bagi karyawan notaris dalam proses penegakan hukum, pembuatan PERMA tentang pedoman pembuktian mens rea dalam tindak pidana, dan Majelis Kehormatan Notaris dapat mempermudah birokrasi dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris ke dalam pemeriksaan.

This study aims to identify and analyze the law enforcement process against notary employees involved in the crime of forgery of authentic deeds. Another objective of this study is to identify and analyze the appropriate law enforcement process for notary employees involved in the crime of forgery of authentic deeds in the future.

This study uses a normative-empirical descriptive approach with a prescriptive approach. The data used are primary and secondary data obtained from empirical research and library research. Data collection methods used in this study included interviews and library research. The resulting data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive report.

The results of this study indicate 2 (two) conclusions. First, the law enforcement process against notary employees involved in the crime of forgery of authentic deeds includes investigation, inquiry, pre-prosecution, prosecution, trial examination, and reading of the verdict. Notary employees participate if they are aware, active, and have the same goal in completing the elements of the crime, while if they only help by providing opportunities, efforts, and information, then they have committed assistance. The judge applies the reason for the removal of the criminal order to carry out the official order by determining whether or not there is mens rea. Notary employees who are aware that the deed they typed is fake, are not present at the reading of the deed before the parties, or receive special compensation for their actions, then the judge considers them to have mens rea. Notary employees who are unaware of typing a fake deed, comply with the formal requirements of the deed, and do not receive compensation other than a monthly salary, then the judge considers them to have no mens rea. Second, the law enforcement process that should be carried out against notary employees involved in the crime of falsifying authentic deeds in the future is the creation of regulations in the UUJN regarding legal protection for notary employees in the law enforcement process, the creation of a PERMA regarding guidelines for proving mens rea in criminal acts, and the Notary Honorary Council can simplify the bureaucracy in taking photocopies of minutes of deeds and summoning notaries to examinations

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Karyawan Notaris, Pemalsuan Akta Autentik