PUBLIC GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PROGRAM DERADIKALISASI BAGI NARAPIDANA TERORISME OLEH BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)

R. Tinon Hastho Ririh, Dr. Subando Agus Margono, M.Si

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini menggunakan studi kasus di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) khususnya Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan program deradikalisasi bagi narapidana terorisme di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BNPT selaku badan koordinator. Terdapat permasalahan tata kelola seperti ego sektoral antar lembaga, hambatan birokrasi, dan minimnya pelibatan organisasi masyarakat sipil yang berdampak pada terhambatnya koordinasi maupun optimalisasi program dalam menyentuh akar ideologi narapidana terorisme. 

Pisau analisis public governance digunakan untuk mengetahui wicked problem dalam tata kelola pengelolaan program deradikalisasi. Analisis menunjukkan adanya perubahan secara inkremental dalam pelaksanaan program deradikalisasi yang ditandai oleh pendekatan periodik secara lebih konsisten melalui inovasi seperti pembentukan koordinator wilayah dan sistem monitoring (standby force). Temuan penelitian mengungkap bahwa keberhasilan program masih sulit diukur secara utuh, transparansi yang terbatas, dan kolaborasi masih didominasi oleh dinamika internal pemerintah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola public governance yang terbentuk adalah model jaringan terpusat dan asimetris yang adaptif, bukan kolaborasi setara. Walaupun program ini memberikan kontribusi publik yang bermakna, legitimasinya terhambat oleh tantangan manajerial dan institusional. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan indikator keberhasilan yang seragam dan melembagakan mekanisme koordinasi yang kuat. Penelitian selanjutnya didorong mengkaji peran Civil Society Organization (CSO) guna mewujudkan tata kelola yang lebih inklusif. 

This research uses a case study at the National Counterterrorism Agency (BNPT), especially the Subdirectorate of Correctional Institution Development, which implements the deradicalization program for terrorism prisoners in Indonesia. The program is implemented by various stakeholders coordinated by BNPT as the coordinating agency. There are governance problems such as inter-agency sectoral ego, bureaucratic obstacles, and the lack of involvement of civil society organizations that have an impact on the coordination and optimization of the program in touching the ideological roots of terrorism prisoners.

Public governance analysis are used to identify wicked problems in the governance of deradicalization program management. The analysis shows an incremental change in the implementation of the de-radicalization program marked by a periodic approach more consistently through innovations such as the establishment of regional coordinators and a monitoring system (standby force). The research findings reveal that the success of the program is still difficult to measure in full, transparency is limited, and collaboration is still dominated by internal government dynamics.

The research concludes that the pattern of public governance is an adaptive centralized and asymmetric network model, rather than equal collaboration. While the program makes a meaningful public contribution, its legitimacy is hampered by managerial and institutional challenges. Therefore, the government needs to formulate uniform indicators of success and institutionalize strong coordination mechanisms. Future research is encouraged to examine the role of civil society organizations (CSO) in realizing more inclusive governance.

Kata Kunci : Public Governance, Evaluasi Kebijakan, Ego Sektoral, BNPT