URGENSI DIBENTUKNYA MAJELIS KEHORMATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PERADILAN

Moh Febrian Pramudita, Dr. Sigid Riyanto. S.H., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peradilan, serta menganalisis urgensi pembentukan Majelis Kehormatan PPAT sebagai lembaga yang berwenang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan PPAT dalam rangka kepentingan penyidikan dan proses peradilan.

Penelitian ini bersifat eksploratoris dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperoleh data sekunder dan wawancara narasumber untuk memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengaitkan praktik hukum di lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi PPAT dalam proses peradilan masih lemah karena belum ada regulasi khusus dan mekanisme yang tegas seperti halnya Notaris yang dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hingga kini, tidak ada lembaga yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan atau penolak pemeriksaan terhadap PPAT, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat umum, represif, dan baru muncul setelah terjadi masalah hukum. Mengenai Pembentukan Majelis Kehormatan PPAT sangat penting dan mendesak untuk melindungi PPAT sebagai pejabat umum yang setara dengan Notaris. Akta yang dibuat oleh PPAT memiliki kekuatan hukum yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPerdata, dan kesalahan dalam akta akibat keterangan dari pihak yang menghadap tidak boleh serta-merta dibebankan kepada PPAT. Majelis Kehormatan PPAT diperlukan sebagai lembaga filter yang memberikan persetujuan sebelum PPAT dapat diperiksa secara hukum, demi menjamin kepastian hukum dan menjaga rahasia profesi.

Abstract This research aims to examine the problems of legal protection for Land Deed Officials (PPAT) in judicial processes, and to analyze the urgency of establishing an Honorary Council for PPAT as an institution authorized to grant approval or refusal of the summoning of PPATs for the purpose of investigation and judicial proceedings.

This research is descriptive in nature and employs a normative legal research method. Normative research is conducted through a literature study by examining various legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources, to obtain secondary data, and by interviewing resource persons to obtain primary data. The approaches used include the statutory approach and the case approach, aiming to relate legal practices in the field. The data analysis method used is qualitative.

The research shows that legal protection for PPATs (Land Deed Officials) in judicial processes remains weak due to the lack of specific regulations and clear mechanisms, unlike Notaries who are protected by the Honorary Council of Notaries (Majelis Kehormatan Notaris/MKN). To date, there is no institution that functions as an authority to grant or deny approval for the examination of PPATs, resulting in legal protection that is general, repressive, and only arises after legal problems occur.The establishment of a PPAT Honorary Council is therefore crucial and urgent to protect PPATs as public officials with a status equal to that of Notaries. Deeds prepared by PPATs possess full legal evidentiary power in accordance with Article 1870 of the Indonesian Civil Code, and any errors in the deed caused by the parties appearing should not automatically be the responsibility of the PPAT. The PPAT Honorary Council is necessary as a filtering institution that grants approval before a PPAT can be legally examined, in order to ensure legal certainty and maintain professional confidentiality.

Kata Kunci : PPAT, Majelis Kehormatan, Perlindungan Hukum