Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola terhadap Transparansi Transaksi Pihak Berelasi pada Perusahaan di Indonesia

Hastuti Widyaningsih, Prof. Didi Achjari, M.Com., Ph.D.; Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D.; Fu'ad Rakhman, M.Sc., Ph.D.

2025 | Disertasi | S3 Ilmu Akuntansi

 PSAK No. 7 mengatur tentang pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi (TPB).  Struktur tata kelola di Indonesia menganut two-tier board system yang terdiri dari dewan komisaris sebagai dewan pengawas dan dewan direksi yang membawahi manajemen perusahaan.  TPB merupakan transaksi yang dilakukan oleh entitas bisnis dengan manajer, dewan direksi, pemegang saham, serta perusahaan dan anak perusahaan yang terafiliasi.  Penelitian ini dimotivasi oleh tiga faktor yaitu fenomena TPB, koneksi politik, dan lemahnya implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh koneksi politik dewan komisaris, dewan direksi, dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan TPB.  2) Perbedaan rata-rata jumlah item dan ukuran TPB antara perusahaan BUMN dengan perusahaan non-BUMN.  3) Bagaimana koneksi politik dewan komisaris, dewan direksi, dan karakteristik komite audit berperan dalam pengungkapan TPB.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method).  Pada tahap pertama pada pendekatan kuantitatif digunakan regresi data panel terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2017-2021, dengan mengeluarkan perusahaan industri keuangan.  Pada tahap kedua pada pendekatan kualitatif digunakan analisis dokumen dan in-depth interview.

Hasil pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa koneksi politik dewan komisaris memiliki tingkat transparansi TPB lebih rendah (koefisien negatif).  Koneksi politik dewan direksi meningkatkan transparansi TPB (koefisien positif).  Semakin besar persentase kepemilikan saham pemerintah, transparansi TPB cenderung lebih rendah (koefisien negatif).  Karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap transparansi TPB (koefisien positif).  Perusahaan BUMN memiliki ukuran TPB yang lebih besar tetapi transparansi yang lebih kecil.  Hasil tersebut disebabkan karena perusahaan BUMN memiliki koneksi politik yang lebih besar dibandingkan perusahaan swasta.

Hasil pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa 1) Perusahaan grup memiliki TPB dan mengungkapkan benturan kepentingan. 2) Koneksi politik terdapat pada perusahaan BUMN. 3) Kegiatan yang menghasilkan TPB meliputi merger, konsorsium, proyek, ekspor, dan divestasi.  4) Kepemilikan saham pemerintah dan koneksi politik dewan komisaris berperan dalam transparansi TPB.  5) Pertemuan komite audit dilakukan secara mendetail dan mendalam. 6) Komite audit adalah organ dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas manajemen perusahaan.  7) Latar belakang keahlian akuntansi, keuangan, atau audit merupakan persyaratan dalam komposisi komite audit.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis yaitu pemerintah membentuk kebijakan yang lebih ketat terhadap penunjukan dewan komisaris. Penelitian ini juga memberi implikasi teoritis terkait teori ketergantungan sumber daya dan teori interaksi jaringan yang diterapkan pada dewan komisaris dan dewan direksi, serta mendukung teori institusional, yaitu isomorfisme normatif.

PSAK Number 7 regulates disclosure of Related Party Transaction (RPT).  The governance structure in Indonesia adopts a two-tier board system consisting of a board of commissioners as the supervisory board and a board of directors that oversees company management. RPT is a transaction carried out by a business entity with managers, board of directors, shareholders, as well as affiliated companies and subsidiaries.  This research was motivated by three factors, the phenomenon of RPT, political connections, and weak implementation of corporate governance in Indonesia.

This study aims to examine 1) The effect of political connections of the commissioners board, directors board, and audit committee characteristics on RPT disclosure.  2) The differences in the average number of items and size of RPT between BUMN and non-BUMN companies.  3) How political connections of the commissioners board, directors board, and audit committee characteristics play a role in RPT disclosure.

This study uses a mixed method approach.  In the first stage, the quantitative approach uses panel data regression on all companies listed on the IDX during the period 2017-2021, excluding financial industry companies.  In the second stage, the qualitative approach uses document analysis and in-depth interview.

The results of the quantitative approach show that political connections of the board of commissioners have a lower level of RPT transparency (negative coefficient).  Political connections of the board of directors increase RPTs transparency (positive coefficient).  The greater the percentage of government share ownership, the lower the RPT transparency tends to be (negative coefficient).  The characteristics of the audit committee have a positive effect on RPT transparency (positive coefficient).  BUMN companies have a larger RPT size but lower transparency.  This result is due to the fact that BUMN have greater political connections than private companies.

The results of the qualitative approach show that 1) Group companies have RPT and disclose conflicts of interest.   2) Political connections exist in BUMN companies.  3) Activities that generate RPT include mergers, consortia, projects, exports, and divestments.  4) State-owned Enterprises (SOEs) and political connections of the board of commissioners play a role in RPT transparency.  5) Audit committee meetings are conducted in detail and in-depth.  6) The audit committee functions as a supervisor of company management.  7) A background in accounting, finance, or auditing expertise is a requirement in the composition of the audit committee. 

This research provides policy implications, one of which is the government forming stricter policies regarding the appointment of board of commissioners.  This study also provides theoretical implications related to the resource dependence theory and network interaction theory applied to board of commissioners and board of directors, as well as supporting institutional theory, namely normative isomorphism.   

Kata Kunci : Transaksi pihak berelasi, koneksi politik, karakteristik komite audit, BUMN, Indonesia / Related party transaction, political connection, audit committee characteristics, BUMN, Indonesia