Eksistensi Siklus Anggaran Politik

Sri Fatmawati, Prof. Tri Widodo, M.Ec.Dev., Ph.D., Ardyanto Fitrady, M.A., Ph.D.,Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E.

2025 | Disertasi | S3 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Disertasi ini menganalisis keberadaan siklus anggaran politik atau Political Budget Cycle (PBC) baik dalam lingkup negara maupun lokal suatu negara. Pembahasan mencakup dua esai yakni esai pertama, menganalisis eksistensi PBC di 34 Middle-Income Countries (MIC) pada rentang waktu 2000-2022 yang memiliki sistem kepemerintahan presidensil pada saat pemilihan kepala negara yaitu presiden sebagai pihak eksekutif. Esai kedua, menganalisis eksistensi siklus anggaran politik di Indonesia pada tingkat provinsi dengan rentang waktu tahun 2000-2019 di 31 provinsi.

Pengujian pada esai pertama, dilakukan dengan mengestimasi pengaruh siklus politik atau elektoral terhadap indikator fiskal baik agregat maupun disagregat. Indikator fiskal agregat mencakup saldo anggaran, total pengeluaran, dan total pendapatan pemerintah. Di sisi lain, indikator fiskal disagregat mencakup beberapa komponen pengeluaran dan pendapatan. Komponen pengeluaran yang dimaksud adalah pengeluaran economic affairs, public services, dan social welfare. Komponen pendapatan dalam analisis ini fokus kepada pendapatan langsung (tax on income, profit & capital gain) dan pendapatan tidak langsung (tax on goods and services, dan tax on international trade). Disamping itu, dipertimbangkan adanya faktor kondisional pengendalian korupsi dan demokrasi dalam mengukur besar kecilnya magnitude of PBC. Teknik estimasi menggunakan dynamic panel data yakni two-way SYS-GMM untuk mengatasi adanya kendala endogeneity pada data pengamatan. Efek dinamis pada lag pertama indikator anggaran (fiskal) menunjukkan adanya sifat persisten dari indikator tersebut. Hasil pengujian membuktikan adanya siklus anggaran politik pada saat pemilihan presiden negara MIC. Hal tersebut menunjukkan adanya sifat oportunis pemerintah dalam menghadapi kontestasi pemilihan presiden dengan terbukti adanya pengaruh siklus elektoral terhadap kinerja fiskal melalui pengeluaran economic affairs dan pendapatan langsung (tax on income, profit, capital gain). Para penentu kebijakan hendaknya lebih memahami dan bersikap bijak terkait dengan sifat oportunis pemerintah selama masa elektoral. Monitoring dan pengendalian anggaran dapat dilakukan lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan regulasi pengendalian korupsi dan demokrasi yang lebih objektif dan bertanggungjawab.

Pengujian pada esai kedua, dilakukan dengan mengestimasi pengaruh siklus politik atau elektoral terhadap belanja pemerintah provinsi baik yang bersifat belanja langsung maupun tidak langsung. Esai ini juga menganalisis faktor-faktor penentu terhadap peluang petahana untuk terpilih kembali. Komponen belanja langsung meliputi belanja pegawai dan belanja modal. Belanja diskresioner, bagian dari belanja tidak langsung, mencakup belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan. Besar kecilnya magnitude of PBC diamati melalui variabel status petahana dan koalisi partai. Teknik estimasi menggunakan dynamic panel data SYS-GMM untuk menghindari adanya permasalahan endogeneity dan model Logit. Secara keseluruhan dibuktikan adanya siklus anggaran politik pada pilkada gubernur secara langsung di Indonesia. Hasil pengujian membuktikan bahwa siklus elektoral berpengaruh positif terhadap belanja hibah dan bantuan sosial serta berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Status petahana memiliki dampak memperkuat keberadaan PBC. Koalisi partai berdampak memperkuat keberadaan PBC terutama melalui pengeluaran barang modal. Pengaruh belanja hibah terhadap sikap oportunis pemerintah ditunjukkan pula pada kekuatan belanja tersebut dalam menjelaskan keuntungan petahana untuk terpilih kembali dalam kontestasi.

This dissertation analyzes the existence of the political budget cycle (PBC) at both the national and local levels of a country. The discussion covers two essays. The first essay analyzes the existence of the PBC in 34 middle-income countries between 2000 and 2022 that have a presidential system of government in which the head of state, the president, is the executive. The second essay analyzes the existence of the political budget cycle in Indonesia at the provincial level between 2000 and 2019 in 31 provinces.

The testing in the first essay was conducted by estimating the influence of the political or electoral cycle on both aggregate and disaggregated fiscal indicators. Aggregate fiscal indicators include budget balance, total expenditure, and total government revenue. Meanwhile, disaggregated fiscal indicators include several components of expenditure and revenue. The expenditure components referred to are expenditure on economic affairs, public services, and social welfare. The revenue components in this analysis focus on direct revenue (tax on income, profit & capital gain) and indirect revenue (tax on goods and services, and tax on international trade). In addition, conditional factors of corruption control and democracy are considered in measuring the magnitude of PBC. The estimation technique uses dynamic panel data, namely two-way SYS-GMM, to overcome the endogeneity constraint in the observation data. The dynamic effect on the first lag of the budget (fiscal) indicator shows the persistent nature of this

The second essay tests the influence of the political or electoral cycle on provincial government spending, both direct and indirect. This essay also analyzes the factors that determine the incumbent's chances of being re-elected. Direct spending components include personnel and capital expenditures, while discretionary spending, part of indirect spending, includes grants, social assistance, and financial assistance. The magnitude of PBC is observed through the incumbent and coalition variables. The estimation technique uses SYS-GMM dynamic panel data to avoid endogeneity problems and logit-model. Overall, it can be shown that there is a political budget cycle in direct gubernatorial elections in Indonesia. The test results prove that the electoral cycle has a positive effect on grant and social assistance spending and a negative effect on capital spending. Incumbent status has an impact on strengthening the existence of PBC. Party coalitions have an impact on strengthening the existence of PBC, especially through capital expenditure. The influence of grant spending on the government's opportunistic attitude is also demonstrated by the power of this spending in explaining the incumbent's advantage in being re-elected and winning in the contest.

Kata Kunci : Political Budget Cycle, Fiscal Indicator, Discreationary Spending, Control of Corruption, Democracy Level, Coalition of Party, Two-Step SYS-GMM, Logit Model