Partai Politik Dalam Reses DPRD (Studi Pada PDIP dan Golkar Di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)

Daud Kornelis Beriledang, DR. Abdul Gaffar Karim, S.I.P, M.A

2025 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Disiplin partai dipahami sebagai cara-cara pengendalian oleh partai politik kepada anggotanya agar bertindak sesuai dengan garis (platform) partai melalui sanksi maupun hadiah. Penelitian disiplin partai pada konteks lokal sangat jarang dalam ruang akademik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji peran partai politik dalam konteks reses DPRD dan relasi antara anggota DPRD dan partai melalui teori disiplin partai. Di samping itu, semua kajian empiris mengenai disiplin partai selalu digunakan untuk melihat politik nasional, belum ada kajian yang secara khusus mencoba melihat disiplin partai dalam politik lokal, apalagi dalam konteks reses, sehingga membuat penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan.

Berfokus pada disiplin partai dalam konteks lokal, penelitian ini mempertanyakan dua hal yaitu bagaimana peran partai politik dalam reses DPRD dan mengapa lemahnya relasi antara anggota DPRD dengan partai. Oleh karena itu, penelitian itu memfokuskan pada periode 2019-2024 di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur dengan mengkaji pada Partai PDIP dan Golkar. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jauhnya struktur pemberian sanksi sebagai konsekuensi dari sentralisasi kekuasaan internal partai membuat disiplin partai di tingkat lokal lemah secara keseluruhan terhadap kadernya di DPRD. Dalam konteks peran partai dalam reses DPRD, maka secara substantif tidak adanya peran partai politik dalam reses DPRD, karena adanya persamaan persepsi antara partai dan anggota DPRD mengenai pemisahan yang jelas antara tugas pemerintahan dari DPRD yang tidak boleh dicampuri partai. Partai hanya muncul dalam simbol-simbol formal melalui logo partai dalam baliho reses dan identitas dalam fraksi. Selain faktor sentralisasi, efek bupati menjadi faktor yang sangat memengaruhi lemahnya relasi anggota DPRD dengan partai politik beserta ancaman yang mengikutinya. Dari kesemuanya, dampak sistem proporsional daftar terbuka sangat memengaruhi kedua persoalan ini, karena memberikan insentif yang lebih kepada kader. Ini menunjukan bahwa ada garis yang jelas berbeda dari politik lokal dengan politik nasional dalam hal relasinya. Dengan demikian, maka argumen utama yang dibangun di sini adalah bahwa semakin sentralistik suatu partai dengan dorongan sistem proporsional daftar terbuka maka semakin melemahkan disiplin partai di tingkat lokal, dan semakin desentralistik suatu partai dengan dorongan sistem proporsional daftar tertutup maka semakin menguatkan disiplin partai di tingkat lokal.  

Party discipline is understood as the mechanisms of control exercised by political parties over their members to ensure that they act in accordance with the party’s line (platform), either through sanctions or rewards. Research on party discipline in the local context has been relatively rare in academic scholarship. Therefore, this study seeks to examine the role of political parties in the context of DPRD recess activities and the relationship between DPRD members and their parties through the lens of party discipline theory. Furthermore, existing empirical studies on party discipline have predominantly focused on national politics, with no specific research addressing party discipline in local politics—let alone in the context of recess—thus making this study both significant and timely.

Focusing on party discipline in the local context, this study raises two central questions: how political parties play a role in the recess activities of local legislatures (DPRD) and why the relationship between DPRD members and their parties remains weak. Accordingly, the research focuses on the 2019-2024 period in Alor Regency, East Nusa Tenggara, by examining the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) and Golkar. This study adopts a case study design with a qualitative descriptive method. The data collection techniques employed include interviews, observations, and document analysis.

The findings of this study indicate that the remoteness of sanctioning mechanisms, as a consequence of the centralization of internal party power, renders party discipline at the local level generally weak in relation to its members in the DPRD. In the context of the party’s role during DPRD recess activities, political parties substantively have no involvement, as both parties and DPRD members share the perception of a clear separation between governmental duties of the DPRD, which should not be interfered with by political parties. Party presence is manifested only through formal symbols, such as party logos on recess billboards and identity in legislative factions. Beyond centralization, the influence of district heads (bupati) also significantly affects the weakness of the relationship between DPRD members and political parties, along with the accompanying threats. Among these factors, the open-list proportional system strongly shapes both issues by providing greater incentives to individual legislators. This demonstrates a clear distinction between local politics and national politics in terms of their relational dynamics. Thus, the main argument advanced here is that the more centralized a party becomes under the influence of the open-list proportional system, the weaker party discipline tends to be at the local level, whereas the more decentralized a party becomes under the influence of the closed-list proportional system, the stronger party discipline tends to be at the local level.

Kata Kunci : Disiplin Partai, Peran Partai, Relasi