Collaborative Governance dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Melalui Program PanganKu di Kabupaten Kulon Progo

Herlina Rahmasari, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Ketahanan pangan merupakan isu global yang menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tingkat lokal, Kabupaten Kulon Progo meskipun mengalami surplus produksi beras setiap tahunnya, tetap menghadapi tantangan serius seperti tingginya angka kemiskinan dan kerawanan pangan yang disebabkan oleh rendahnya diversifikasi pangan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menghadirkan Program PanganKu sebagai program unggulan daerah yang tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menekankan pemberdayaan aktor lokal, optimalisasi sumber daya pertanian, dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal melalui semangat “Bela Beli Kulon Progo”. Dalam mencapai keberhasilan Program PanganKu, tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan partisipasi aktif dan sinergi dari berbagai pihak. Maka, salah satu hal yang paling krusial dalam pelaksanaan program ini terletak pada kolaborasi antar stakeholder.

Penelitian ini berfokus pada kompleksitas dinamika kolaborasi dan siklus kolaborasi pada Program PanganKu dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dinamika kolaborasi didorong oleh drivers berupa kepemimpinan dari Bupati Kulon Progo, tingginya angka kemiskinan dan kerentanan pangan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, serta ada rasa saling ketergantungan terkait peran dan kompetensi antar stakeholder yang terlibat. Drivers inilah yang menjadi pendorong sekaligus penentu dinamika kolaborasi dalam Program PanganKu hingga mencapai siklus kolaborasi dewasa. Kelemahan dalam dinamika kolaborasi ini yaitu belum adanya landasan hukum yang jelas dan spesifik yang mengatur program ini. Rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah dengan memperkuat landasan hukum untuk menjamin keberlanjutan program; penguatan forum koordinasi antar stakeholder secara berkala; peningkatan kapasitas teknis bagi KWT dan Gapoktan melalui pembinaan yang lebih intensif; pelibatan aktif seluruh stakeholder termasuk penerima manfaat dalam monitoring dan evaluasi; serta memperkuat transparansi dan melibatkan bantuan ahli agar program menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan.

Food security is a global issue that has attracted the attention of many countries, including Indonesia. At the local level, Kulon Progo Regency, although experiencing a surplus in rice production every year, still faces serious challenges such as high poverty rates and food insecurity caused by low food diversification. In response, the Government of Kulon Progo Regency introduced the PanganKu Program as a flagship regional program that not only focuses on fulfilling food needs but also emphasizes empowering local actors, optimizing agricultural resources, and strengthening local wisdom values through the spirit of “Bela Beli Kulon Progo”. The success of the PanganKu Program cannot be achieved by the government alone. Active participation and synergy from various parties are required. Thus, one of the most crucial aspects of this program lies in stakeholder collaboration.

This study focuses on the complexity of collaboration dynamics and the collaboration cycle in the PanganKu Program to improve food security in Kulon Progo Regency. The research uses a qualitative method with data obtained from both primary and secondary sources. Primary data were collected through interviews with informants, while secondary data came from documentation studies of relevant literature and documents.

The results show that the dynamics of collaboration are driven by factors such as leadership from the Regent of Kulon Progo, high levels of poverty and food vulnerability in the region, and interdependence among stakeholders based on their roles and competencies. These drivers encourage and determine the collaborative dynamics in the PanganKu Program until it reaches a mature collaboration cycle. The weakness in these dynamics is the absence of a clear legal basis specifically regulating this program. Recommendations include strengthening legal foundations to ensure sustainability; enhancing coordination forums among stakeholders regularly; increasing technical capacity for Women Farmer Groups (KWT) and Farmers Groups (Gapoktan) through intensive training; involving all stakeholders, including beneficiaries, in monitoring and evaluation; and strengthening transparency while involving experts to make the program more innovative and sustainable.

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Dinamika Kolaborasi, Stakeholder, Program PanganKu