IMPLIKASI PEMBUATAN AKTA OLEH SUAMI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP ISTERI SELAKU DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman)

Dhea Anggit Dwiana, Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

IMPLIKASI PEMBUATAN AKTA OLEH SUAMI SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP ISTERI SELAKU DIREKTUR

PERSEROAN TERBATAS

(Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman)

Dhea Anggit Dwiana*, R.A. Antari Innaka Turingsih**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait (1) larangan pembuatan akta PPAT terhadap isteri selaku Direktur PT (Studi Kasus PPAT X di Kabupaten Sleman), (2) implikasi pembuatan AJB oleh suami selaku PPAT terhadap isteri selaku Direktur PT.

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Cara pengumpulan data penelitian adalah studi kepustakaan dengan alat penelitian berupa bahan-bahan tertulis dan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan alat penelitian berupa pedoman wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada  Anggota MPPD, Anggota MPPW, Ketua Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta IPPAT, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Sleman IPPAT, Wakil Ketua MKW Daerah Istimewa Yogyakarta, PPAT. Analisis data dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dan disimpulkan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pembuatan akta PPAT oleh suami terhadap isteri selaku Direktur PT ialah suatu pertimbangan guna mencegah adanya konflik kepentingan yang beresiko keberpihakan PPAT dalam pengambilan keputusan serta adanya prosedur lain yang tidak sesuai seperti tidak dilakukannya pembacaan akta di hadapan kedua belah pihak. Dalam hal tersebut dapat mengakibatkan akta menjadi terdegradasi/menjadi akta di bawah tangan dan perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga berdampak pada pembuktian akta yang tidak lagi menjadi akta autentik melainkan akta di bawah tangan. Pembatalan terhadap akta autentik tersebut dibuktikan dengan putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut. Namun, pada penelitian ini belum adanya aduan/laporan oleh para pihak maupun putusan pengadilan terkait pembatalan akta tersebut, sehingga perjanjian tersebut masih mengikat terhadap kedua belah pihak.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; Pejabat Pembuat Akta Tanah.

IMPLICATIONS OF MAKING DEEDS BY THE HUSBAND AS OFFICIALS OF THE LAND DEED TO HIS WIFE AS DIRECTOR OF LIMITED LIABILITY COMPANIES

(Case Study of PPAT X in Sleman Regency)

Dhea Anggit Dwiana*, R.A. Antari Innaka Turingsih**

 

  This research aims to examine and analyze (1) the prohibition on making a PPAT deed for a wife as Director of a PT (Case Study of  PPAT X in Sleman Regency), (2) the implications of making an AJB by a husband as PPAT for his wife as Director of a PT.

This research is a descriptive normative juridical research.The main data of this research is secondary data obtained based on literature research on statutory regulations, which are supported by interviews with speakers. How to collect research data is a literature study with research tools in the form of written materials and direct interviews with speakers with research tools in the form of interview guidelines. The interview in this study was conducted with MPPD members, MPPW members, Chairperson of the Yogyakarta Special Region of the IPPAT Regional, IPPAT, Sleman Regency IPPAT Regional Board, Deputy Chairperson of Yogyakarta Special Region, PPAT. Data analysis in research uses qualitative methods and is concluded by the deductive method.

The results of this study indicate that the prohibition on making PPAT deeds by the husband to the wife as Director of PT is a consideration to prevent conflicts of interest that is at risk of PPAT's alignments in decision making and other procedures that are not appropriate as did not do the reading of the deed in front of both parties. In this case it can cause the deed to become degraded/become a deed under the hand and the legal action becomes null and void, so that it has an impact on the proof of the deed that is no longer an authentic deed but a deed under the hand. The cancellation of the authentic deed is evidenced by the court's decision filed by the party who feels the disadvantage. However, in this study there were no complaints/reports by the parties or court decisions related to the cancellation of the deed, so that the agreement was still binding to both parties.

Keywords: Legal Implications; Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Position Regulations for Land Deed Making Officials; Land Deed Making Officials.

Kata Kunci : Implikasi Hukum; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah; PPAT.