Penilaian kebijakan penetapan status dan fungsi hutan produksi menuju pengelolaan hutan berkelanjutan di Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulon Progo

SUTARTO, R, Prof.Dr.Ir. H. Djoko Marsono

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan (Konservasi Sumber Daya Alam dan

Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 58.627 ha. dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan Negara seluas 1.037 ha. yang terdiri dari hutan produksi (601,60 ha), hutan lindung (254,90 ha) dan hutan konservasi (181,90 ha). Pengelolaan sumber daya hutan yang relative kecil tersebut, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan pemenuhan yang lebih besar sebagai fungsi lingkungan dengan tidak mengesampingkan sebagai fungsi sosial maupun ekonomi. Dengan demikian besar harapan masyarakat agar hutan di Kabupaten Kulon Progo dikelola berbasis konservasi ekosistem. Penetapan status dan fungsi hutan di Kabupaten Kulon Progo khususnya hutan produksi (601,60 ha) di wilayah Kokap didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.4/3710 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 171/Kpts-II/2000. Kebijakan ini hanya didasarkan perhitungan parameter geofisik (kelerengan lahan, jenis tanah dan intensitas curah hujan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997. Melalui penelitian dengan pertimbangan selain parameter geofisik yaitu dengan didukung kajian potensi wilayah sebagai ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), potensi vegetasi, keterkaitan wilayah dengan adanya hutan lindung dan hutan konservasi di wilayah Sermo serta potensi ekonomi, sosial budaya masyarakat sekitarnya maka beralasan hutan produksi seluas 601,60 ha. di wilayah Kokap tersebut untuk diubah status dan fungsinya menjadi hutan lindung. Penilaian kebijakan terhadap penetapan status dan fungsi hutan Kabupaten Kulon Progo yang merekomendasikan hutan produksi wilayah Kokap menjadi hutan lindung merupakan komitmen pengelolaan hutan berbasis

Kulon Progo regency covers a territory of 58.627 ha, part of which is a state owned forest (1,037ha) that consists of production forest (601.60 ha), protected forest (254.90 ha) and conservation forest (181.90 ha). The management of those relatively small resources is faced with a demand that a bigger proportion should be given to environmental function while still considering other social and economic ones. Thus, the society expects that forest in Killon Progo is managed on the base of ecosystem consideration. The status and function of forest in Kulon Progo regency, especially in Kokap, is determined to be production forest (601.60 ha) based on the Decree of the Head of Foresty and Agricultural Agency of Yogyakarta Special Province No. 188.4/3710 and the Degree of Ministry of Foresty and Agriculture of the Republic Of Indonesia No. 171/Kpts-II/2000. This policy is based merely on the consideration of geographical parameters (gradient, soil type, and rainfall intensity) as stipulated in the Government Regulation No. 47/1997. Based on bio-geo-physic parameters and also studies on the potential of river area ecosystem, vegetation, and regional relation owing to the existence of proteted and conservation forest in Sermo region, and economic as well as social cultural potential of the surrounding societies, it is arguable to change the status and function of production forest (601.60 ha) in Kokap area into protected forest. Assessment toward the status and function determination policy for forest in Kulon Progo regency that recommends a change of production forest in Kokap area into protected forest is a commitment to environmentally sound and good management of forest toward a sustainable, democratic, and fair forest management.

Kata Kunci : Konservasi Lingkungan Hutan,Kebijakan,Status dan Fungsi,Bagian Daerah Hutan, Status and function of forest, forest management policy, and sustainable forestry development