Asosiasi Kepemilikan Jaminan Pensiun dengan Kesejahteraan Subjektif Pekerja di Indonesia

Fariz Eko Septiawan, Amelia Maika, S.Sos., M.A., M.Sc., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Sosiologi

Latar belakang: Indonesia saat ini mengalami bonus demografi dengan dominasi kelompok usia produktif, namun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya cakupan jaminan pensiun, khususnya bagi pekerja informal. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup dan kecukupan ekonomi di masa tua, tetapi juga turut menurunkan kesejahteraan subjektif pekerja saat ini, karena meningkatnya ketidakpastian terhadap masa depan menciptakan beban psikologis yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja. Meskipun bukti internasional menunjukkan bahwa perlindungan pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif, asosiasi ini belum banyak dianalisis dalam konteks sosial Indonesia secara empiris dan teoritis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris asosiasi antara kepemilikan jaminan pensiun dan kesejahteraan subjektif pekerja di Indonesia.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi observasional berdasarkan data SAKERTI 2014, adapun sampel yang digunakan dalam studi ini adalah individu berusia 15-64 tahun. Analisis dilakukan melalui tahapan univariat untuk mendeskripsikan karakteristik responden, bivariat untuk menilai hubungan antara kepemilikan pensiun dan kovariat terhadap kesejahteraan subjektif, serta multivariat untuk menguji kekuatan asosiasi sambil mengontrol variabel demografis dan sosio-ekonomi. Kerangka teori yang digunakan mencakup sense of control dan cumulative advantage/disadvantage.

Hasil: Temuan menunjukkan bahwa pekerja yang memiliki jaminan pensiun melaporkan tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi, baik dalam evaluasi kondisi finansial saat ini, harapan masa depan, maupun kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa depan. Dengan demikian, jaminan pensiun memperkuat rasa kendali atas masa depan finansial. Namun, distribusi cakupan pensiun sangat asimetris, terutama didominasi oleh kalangan pekerja formal, sehingga memperkuat asumsi adanya ketimpangan struktural terhadap akses jaminan pensiun.

Kesimpulan: Jaminan pensiun tidak hanya berperan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sumber rasa aman psikologis yang memperkuat kesejahteraan subjektif. Akan tetapi, akses yang terbatas pada kelompok rentan memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, sistem pensiun di Indonesia perlu diperluas cakupannya secara inklusif, disertai penguatan literasi keuangan dan reformasi tata kelola agar dapat memenuhi fungsi proteksi dan keadilan sosial secara lebih efektif.

Background: Indonesia is currently experiencing a demographic dividend with a predominance of the working-age population. However, the country continues to face the challenge of low pension coverage, particularly among informal workers. This condition not only threatens economic security and adequacy in old age but also reduces workers’ current subjective well-being, as increasing uncertainty about the future generates psychological burdens that undermine quality of life and work productivity. Although international evidence indicates that pension protection can enhance subjective well-being, this association has not been extensively examined within the Indonesian social context, either empirically or theoretically. Therefore, this study aims to empirically analyze the association between pension ownership and workers’ subjective well-being in Indonesia.

Method: This study employs a quantitative approach with an observational study design, drawing on data from IFLS 2014. The sample consists of individuals aged 15–64 years. The analysis was conducted in three stages: univariate analysis to describe respondent characteristics, bivariate analysis to assess the relationship between pension ownership and covariates with subjective well-being, and multivariate analysis to test the strength of the association while controlling for demographic and socioeconomic variables. The theoretical framework incorporates the sense of control and cumulative advantage/disadvantage perspectives.

Results: The findings indicate that workers with pension ownership report higher levels of subjective well-being, as reflected in evaluations of current financial conditions, expectations for the future, and the perceived ability to meet future daily needs. Thus, pension ownership strengthens individuals’ sense of control over their financial future. However, the distribution of pension coverage remains highly asymmetric, predominantly concentrated among formal workers, thereby reinforcing the assumption of structural inequality in access to pensions.

Conclusion: Pensions function not only as an economic instrument but also as a source of psychological security that enhances subjective well-being. Nevertheless, limited access among vulnerable groups exacerbates pre-existing social inequalities. Therefore, Indonesia’s pension system must be expanded in a more inclusive manner, accompanied by strengthened financial literacy and governance reforms, in order to more effectively fulfill its protective role and advance the principles of social justice.

Kata Kunci : jaminan pensiun, kesejahteraan subjektif, sense of control, ketimpangan sosial, pekerja informal