Budgetary Engagement dan Regulasi dalam Otonomi Sekolah: Studi Ekonomi Politik Kelembagaan atas Transfer Dana Pendidikan Dasar

Fenny Trisnawati, Prof. Indra Bastian, MBA., Ph.D.; Dr. Sumiyana, M.Si.; Prof. Sony Warsono, MAFIS., Ph.D.

2025 | Disertasi | S3 Ilmu Akuntansi

Studi ini mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana praktik budgetary engagement atas keleluasaan otonomi sekolah dalam mengalokasikan dan menggunakan dana BOS terkait penerapan peraturan BOS. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana regulasi yang adaptif dan fleksibel yang dapat menghilangkan dampak negatif Juknis BOS. Studi ini terbatas pada tingkat pendidikan dasar. Analisis dilakukan terhadap dokumen regulasi Juknis BOS dari tahun 2013 hingga 2023, serta sekolah dan siswa pada jenjang SMP negeri yang berada di tiga kabupaten/kota di provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, budgetary engagement yang diterapkan sekolah berfokus pada lembaga (institution centric). Partisipasi guru sebatas administratif dengan mengisi formulir kebutuhan, namun tidak disertakan dalam rapat khusus membahas anggaran. Sekolah mengalokasikan dan menggunakan anggaran berbasis pada Juknis BOS, bukan berbasis pada kebutuhan sekolah, dan pemerintah pusat berperan sebagai regulator yang membuat Juknis BOS. Dana BOS menjadi sumber keuangan utama sekolah, sehingga ketergantungan sekolah terhadap transfer dana pendidikan dasar dari pemerintah pusat sangat besar. Juknis BOS yang kaku tidak memberikan ruang inovasi sehingga menghambat sekolah untuk mengambil keputusan terkait kegiatan operasional sekolah. Kondisi ini menunjukkan sekolah tidak memiliki otonomi.

Studi ini berimplikasi terhadap perlunya peningkatan keterlibatan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa dalam proses penganggaran sekolah. Diperlukan pula perubahan pada Juknis BOS agar lebih adaptif dan fleksibel, serta pengembangan kerangka ekonomi politik kelembagaan dalam konteks pendidikan dasar.

This study examines how budgetary engagement influences the flexibility of school autonomy in allocating and utilizing BOS funds, in relation to the implementation of BOS regulations. It also analyzes how adaptive and flexible regulations can mitigate the negative impacts of the BOS Technical Guidelines. Focusing on elementary education, the study reviews BOS regulatory documents from 2013 to 2023 and involves junior high schools in three districts of Riau Province: Pekanbaru City, Kampar Regency, and Bengkalis Regency. A qualitative case study approach was employed, using in-depth interviews, document analysis, and observation.

The results of this study indicate that the budgetary engagement implemented by schools focuses on institutions (institution centric). Teacher participation is limited to administrative matters by filling out the needs form, but is not included in special meetings to discuss the budget. Schools allocate and use budgets based on BOS Technical Guidelines, not based on school needs, and the central government acts as a regulator that creates BOS Technical Guidelines. BOS funds are the main source of school finance, so that schools are very dependent on basic education fund transfers from the central government. Rigid BOS Technical Guidelines do not provide room for innovation, thus inhibiting schools from making decisions related to school operational activities. This condition shows that schools do not have autonomy.

This study underscores the need to enhance stakeholder involvement in school budgeting and to revise the BOS Technical Guidelines to be more adaptive, while developing an institutional political economy framework for basic education.

Kata Kunci : regulasi, pendidikan dasar, dana BOS, otonomi sekolah, budgetary engagement