Perkembangan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap Penerapan Sistem e-Notary (Studi Perbandingan antara Negara Indonesia dan Negara Estonia)

Zahra Aulia Rahmani, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo di Negara Indonesia dan Negara Estonia serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem e-Notary bagi notaris di Negara Estonia dan kemungkinan diterapkannya di Negara Indonesia.  

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dengan data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumenter meliputi inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi, serta literatur. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menjabarkan atau membahas data yang telah diperoleh dan disajikan dalam bentuk teks naratif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo di Negara Indonesia secara bertahap dilaksanakan melalui regulasi sektoral dan tercermin dalam praktik. Melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Staatsblad Nomor 3 Tahun 1860 masih tetap berlaku sebagai dasar Peraturan Jabatan Notaris, hingga tahun kelahiran Undang-Undang Jabatan Notaris pada tahun 2004 dan perubahannya pada tahun 2014. Perkembangan digital mulai terlihat dengan adanya penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berbasis online, pendaftaran fidusia elektronik, penggunaan alat-alat teknologi dalam praktik proses pembuatan akta, hingga pelaksanaan e-RUPS. Peraturan kenotariatan di Negara Estonia yang diatur dalam Estonie – Notaries Act dan Estonie – Notarisation Act, dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang pesat dalam proses digitalisasi. Pemberlakuan Digital Notarial Archives pada tahun 2007, hingga pemberlakuan Remote Authentication pada tahun 2020 merupakan transisi progresif dalam sistem e-Notary di Negara Estonia. Prospek penerapan sistem e-Notary yang berbasis di Negara Estonia terbuka bagi Negara Indonesia meskipun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara langsung. Reformasi hukum, penguatan infrastruktur digital nasional, penyesuaian kompleksitas sosial, adalah hal yang perlu dipertimbangkan jika Indonesia hendak mengambil peluang dan mengembangkan sistem e-Notary yang kontekstual dan berkelanjutan.

This study aims to identify and analyze the development of the Tabellionis Officium Fideliter Exercebo principle in Indonesia and Estonia, as well as the implementation of the e-Notary system for notaries in Estonia and its potential implementation in Indonesia.

This research is a juridical-normative study, with data sourced from secondary sources obtained through documentary studies, including an inventory of laws and regulations, official documentation, and literatures. Data analysis uses qualitative analysis methods, which are conducted by describing and discussing the data obtained and presenting it in the form of analytical narrative text.

This study indicates that the development of the Tabellionis Officium Fideliter Exercebo principle in the Republic of Indonesia has been gradually implemented as reflected in sectoral regulations and practical applications. Pursuant to Article II of the Transitional Provisions of the Constitution 1945, Staatsblad No. 3 of 1860 remained in effect as the legal basis for the Regulation on the Notary Profession, until the enactment of the Notary Act in 2004 and its amendment in 2014. The digital development became increasingly evident through the introduction of the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), electronic fiduciary registration, the use of technological tools in the notarial deed-making process, and the implementation of electronic-Rapat Umum Pemegang Saham (e-RUPS). Notarial regulations in the Republic of Estonia are regulated under the Estonie – Notaries Act and the Estonie – Notarisation Act, over time-these regulation shows a significant progress in digitalization. The implementation of Digital Notarial Archives since 2007 to the full enforcement of Remote Authentication in 2020, represent a progressive transition that has been comprehensively realized within Estonia’s e-Notary system. The prospect of implementing an Estonia-based e-Notary system is open for Indonesia, although its application cannot be immediately to carried out. A gradual and multidimensional approach is needed, through legal reform,  strengthening the national digital infrastructure, and conformation social complexities, in order to developing and implementing a contextual and sustainable e-Notary system.

Kata Kunci : abellionis Officium Fideliter Exercebo, e-Notary, Estonia, Digitalisasi Hukum Kenotariatan, Tabellionis Officium Fideliter Exercebo, e-Notary, Estonia, Digitalization of Notarial Law