ANALISIS KONFLIK AGRARIA DI PAPUA SELATAN: STUDI KASUS SENGKETA LAHAN ANTARA MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU DENGAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT

Herman Joi Rinaldi, Prof. Dr. Gabriel Lele, S.IP.,M.Si

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Konflik agraria merupakan salah satu isu struktural yang kompleks dan berkepanjangan di Indonesia, khususnya yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan besar. Penelitian ini menganalisis konflik agraria yang terjadi di Papua Selatan antara masyarakat adat suku Awyu dan perusahaan kelapa sawit, dengan fokus pada bagaimana masing-masing pihak memaknai tanah serta strategi yang digunakan untuk mendialogkan perbedaan persepsi tersebut. Konflik ini tidak hanya disebabkan oleh ketidaksesuaian administrasi atau legalitas kepemilikan lahan, tetapi juga berakar pada perbedaan ideologis dan spiritual mengenai makna tanah. Bagi masyarakat adat Papua, tanah tidak sekedar sebagai aset ekonomi, tetapi merupakan warisan leleuhur yang mengandung nilai spiritual dan identitas budaya. sebaliknya pemerintah dan perusahaan seringkali memandang tanah sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan demi pembangunan dan pertumbuhan investasi.

Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, provinsi Papua Selatan. Data primer diperoleh memalui wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari masyarakat adat suku Awyu, pemerintah daerah dan aktivis lingkungan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber dokumen, laporan dan artikel yang relevan. Teknik analis data mengikuti model Miles dan Huberman yaitu melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data diperkuat dengan triangulasi teknik dan sumber

temuan penting dari penelitian ini menunjukan bahwa konflik agraria antara masyarakat Awyu dan perusahaan sawit dipicu oleh benturan persepsi mengenai fungsi dan nilai tanah, masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual, sehingga penyerahan tanah kepada perusahaan dipersepsikan sebagai bentuk pemutusan hubungan dengan leluhur dan pelanggaran nilai sakral. Sebaliknya, perusahaan melihat tanah sebagai sumber daya ekonomi yang sah untuk dikembangkan berdasarkan izin dari pemerintah. Ketidakhadiran ruang dialog yang setara dan kegagalan pemerintah dalam memfasilitasi komunikasi yang inklusif memperparah konflik ini. Selain itu pendekatan represif yang dilakukan kepada masyarakat yang menolak proyek sawit menciptakan polarisasi dan meningkatkan ketegangan sosial.

Penelitian ini menjelaskan pentingnya pendekatan yang mampu menjembatani perbedaan persepsi. Strategi penyelesaian konflik yang efektif harus mempertimbangkan dimensi ideologis, spiritual, dan kultural dari masyarakat adat. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan serta kesediaan semua pihak untuk berkompromi menjadi kunci penting dalam mengupayakan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan agraria yang lebih inklusif serta memperkaya pemahaman akademik mengenai konflik agraria di wilayah-wilayah adat yang memiliki sistem nilai tersendiri.

Agrarian conflict is a complex and long-standing structural issue in Indonesia, perticularly those involving indigenous communities  and large corporations. This study analyzes the agrarian conflict in South Papua between the Awyu indigenous community and palm oil company, focusing on how each party interprets landand the strategies used to negotiate these differing perceptions. This conflict stems not only from administrative or legal disputes over land ownership but also stems from ideological and spiritual differences regarding the meaning of land. For embodies spiritual values and cultural identity. Conversely, the government and corporations often view land as an economic commodity that can be exploited for development and investment growth.

his research employed a qualitative approach with a case study method, conducted in Fofi District, Boven Digoel Regency, South Papua Province. Primary data ware obtained through in-depth interviews with informants from the Awyu indigenous community, local governmen, and environmental activists. Meanwhile, secondary data ware collected from various relevant documents, reports, and articles. Data analysis techniques followed the Miles and Huberman model, namely through data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. Data validity was strenghthened bay triangulation of thecniques and sources.

A key finding of this study indicates that the agrarian conflict between the Awyu community and palm oil company was triggered by clashing perceptions regarding the function and value of land. Indigenous communities view land as part of their social,cultural, and spiritual system, thus, handing over land to the company is perceived as a severance of ties with ancestors and a violation of sacred values.Conversely, the company views land as a legitimate economic resource to be developed with government permission. The absence of equal dialogue and the government's failure to facilitate inclusive communication exacerbate this conflict. Furthermore, the repressive approach taken against communities opposing the palm oil project crates polarization and increases social tensions.

This research emphasizes the importance of an accomodative and participatory conflict resolution approach, creating a deliberative space capable of bridging differences in perceptions. effective conflict resolution strategies must consider the ideological, spiritual, and cultural dimensions of indigenous communities. Active community participation in the decicion-making process and the willingness of all parties to compromise are key to achieving justice and sustainability in natural resource management. The results of this research contribute to the development of more inclusive agrarian policies and enrich academic understanding of agrarian conflicts in indigenous territories with their own value systems.

Kata Kunci : Konflik agraria, masyarakat adat, persepsi tanah, resolusi konflik