Analisis Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Surat Tanda Bukti Hak Sebagai Ahli Waris Yang Dibuat Oleh Balai Harta Peninggalan Dan Diketahui Oleh Lurah Dan Camat

Djibrilia Maureen Mamangkey, Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta peninggalan dan Lurah serta Camat dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan dalam membatalkan Surat tanda bukti sebagai ahli waris dan kemana seharusnya para pihak mengajukan pembatalan Surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian gabungan normatif empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan di wilayah Kabupaten Sleman, Subjek penelitian ini terdiri dari responden dan narasumber. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil Penelitian menemukan persamaan dan perbedaan mendasar Surat tanda bukti sebagai ahli waris BHP dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris oleh lurah/camat. Persamaannya adalah Surat tanda bukti sebagai ahli waris tersebut sama-sama menjadi dasar peralihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris. Perbedaannya terletak pada beberapa aspek yakni: dasar hukum, pihak yang mengajukan, prosedur pembuatan, cakupan informasi, karakteristik dan fungsi, kekuatan dan kepastian hukum, potensi sengketa, serta pembatan/perubahan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa berdasarkan UU PTUN, pengadilan tata usaha negara berwenang membatalkan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, apabila Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris yang diterbitkan oleh pejabat tersebut mengandung cacat administratif, atau diterbitkan tanpa prosedur yang benar. Selain itu apabila yang dipersengketakan dalam Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris tersebut berkaitan dengan isi/substansi maka kewenangan pengadilan diberikan kepada pengadilan agama apabila para pihak beragama Islam, dan kepada pengadilan negeri apabila para pihak beragama non Islam.

This research aims to analyse the similarities and differences in heirs' declaration letters made by the Inheritance Treasure Hall and known by the Village Head alongside with Sub-District Head in providing protection and legal certainty. In addition, this study also aims to analyse the authority of the Court in cancelling the heir's statement letter and where the parties should apply for the cancellation of the heir's statement letter.

This research uses a descriptive type of empirical normative combined research. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and literature studies. This research was conducted in the Semarang City area, Central Java Province and in the Sleman Regency area, The subjects of this research consisted of respondents and sources. The data analysis method used is qualitative

The research found similarities and differences between the Heritage Hall’s Certificate of Inheritance and the letter of inheritance issued by the sub-district head. The similarity is that the Certificate of Inheritance is the basis for the transfer of inheritance property from a person who has died to the heirs. The differences lie in several aspects, namely: legal basis, parties applying, procedures for making, scope of information, characteristics and functions, strength and legal certainty, potential disputes, and restrictions/changes. In addition, based on the results of the research, it is also known that based on the State Administrative Court Law, the state administrative court has the authority to cancel the evidence letter as an heir, if the letter issued by the official contains administrative defects, or is issued without proper procedures. In addition, if what is disputed in evidence letter as an heir is related to the content/substance, the court's authority is given to the religious court if the parties are Muslim, and to the district court if the parties are non-Muslim.

Kata Kunci : Kewenangan Pengadilan, Surat tanda bukti sebagai ahli waris, Balai Harta Peninggalan, Lurah/Judicial Authority, Inheritance Certificate, Heritage Hall, Village Head