Eksekusi Putusan Restitusi Oleh Jaksa Terhadap Anak

Archaya Rastra Sewakottama Soekotjo, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji problematika yang dihadapi jaksa eksekutor terkait eksekusi terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi pada anak dan prospek penjatuhan beban restitusi pada anak terhadap masa mendatang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari data penelitian yang diambil dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara studi lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian ini dianalisasis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik dua kesimpulan, Pertama, eksekusi oleh jaksa terhadap putusan hakim yang menjatuhkan beban restitusi terhadap Anak di kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta menghadapi kendala berupa kekosongan hukum, dengan hanya satu dari empat putusan yang diteliti berhasil dieksekusi karena nominal kecil, sementara tiga lainnya gagal akibat ketidakmampuan ekonomi keluarga terpidana. Ketiadaan pedoman yang jelas menempatkan jaksa dalam posisi dilematik tanpa landasan hukum untuk mengambil tindakan alternatif. Kedua, Prospek penjatuhan beban restitusi terhadap anak pada masa mendatang menghadapi tantangan serius akibat kekosongan regulasi yang menciptakan ketidakpastian hukum, terutama tidak adanya ketentuan subsidair untuk pemenuhan restitusi dan dilema koeksistensi dengan pidana pokok. Meskipun RUU KUHAP telah mengatur alternatif pidana pengganti restitusi namun penerapannya terhadap Anak menimbulkan persoalan yuridis karena dapat bertentangan dengan hak pembebasan bersyarat UU SPPA. Efektivitas restitusi di masa mendatang sangat bergantung pada reformasi regulasi komprehensif yang mencakup penyusunan ketentuan alternatif pemenuhan, pendekatan pengadilan yang mempertimbangkan aspek implementasi, dan reformasi LPSK untuk menghasilkan rekomendasi restitusi yang realistis dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak korban dan kepentingan anak.

This research aims to identify and examine the challenges faced by prosecutors in executing judicial decisions that impose restitution costs on juvenile offenders and to explore the future prospects of restitution imposition on juvenile offenders.

The research employs a normative-empirical method with a descriptive approach. Data sources comprise both primary and secondary data. Primary data were obtained through field studies in the form of interviews with respondents and key informants, while secondary data were derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. This research utilizes qualitative data analysis.

Based on the research results, two conclusions can be drawn.. First, restitution execution against juvenile offenders in Sleman and Yogyakarta faces obstacles due to legal vacuums, with only one of four examined cases successfully executed due to its small nominal value, while three others failed because of the economic inability of the offender's family. The absence of enforcement mechanisms and clear guidelines places prosecutors in a dilemmatic position without legal foundation to take alternative actions. Secondly, the prospects for imposing restitution obligations on children in the future face serious challenges due to regulatory gaps that create legal uncertainties, particularly the absence of subsidiary provisions for fulfilling restitution and the dilemma of coexistence with the main penal provisions. Although the draft Code of Criminal Procedure has provided for alternative penal substitutes for restitution, its application to children raises legal issues as it may conflict with the conditional release rights under the Child Protection Law. The effectiveness of restitution in the future will heavily depend on comprehensive regulatory reform that includes the preparation of alternative fulfillment provisions, a judicial approach that considers implementation aspects, and reforms of the Witness and Victim Protection Agency to produce realistic restitution recommendations while maintaining a balance between protecting the rights of victims and the interests of children

Kata Kunci : Eksekusi Putusan, Restitusi, Kewenangan Kejaksaan, Anak yang Melakukan Tindak Pidana, Perlindungan Korban.