Persepsi Stakeholder dan evaluasi terhadap perencanaan strategis di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

KADIR H., M. Taufiq A, dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Keseriusan pemerintah untuk mengatur manajemen kepemerintahan dalam hal perencanaan tertuang dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999. Implementasi perencanaan strategis dinkes tidak mampu memberikan peningkatan fungsi manajemen, tetapi justru mempunyai kendala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kualitas renstra dan pemahaman (persepsi) stakeholder terhadap perencanaan strategis, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dan informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui, kuesioner, wawancara in-depht, dan DKT. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui obeservasi dokumen dengan gold standart 13 bagian 70 indikator. Data dianalisa secara kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas renstra dan persepsi stakeholder dalam perencanaan strategis. Persepsi stakeholder terhadap perencanaan strategis mempunyai persepsi kurang positif. Jumlah stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai persepsi kurang positif, lebih besar dibanding dengan stakeholder puskesmas. Persepsi yang kurang positif disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan/pengertian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran rencana strategis. Mutu dokumen perencanaan strategis yang tidak memenuhi gold standart sebanyak 21 standart antara lain; (a) visi tidak jelas, visi tidak memberikan arah pada organisasi, (b) misi tidak menggambarkan fungsi dan peran mengapa organisasi dinkes diadakan, (c) inkonsistensi antara penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran. Persepsi stakeholder kurang positif dan mutu dokumen renstra yang tidak memenuhi standart menyebabkan dokumen perencanaan strategis dianggap tidak terlalu penting, sehingga dalam implementasinya tidak mampu memberikan peningkatan fungsi manajemen, tetapi justru menjadi kendala dalam penentuan kebijakan program, kegiatan dan anggaran. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi; (1) Dinkes Kulonprogo disarankan untuk merevisi penyusunan renstra tahun ke depan sesuai tahapan/prosedur dan standar dengan mempertimbangkan PP Nomor 25 tahun 2000, Kepmenkes Nomor 1107 tahun 2000, Perda Nomor 839 tahun 2002, dan PP Nomor 8 tahun 2003, (2) Kepada Stakeholder dinkes dan puskesmas dapat direncanakan langkah-langkah perbaikan perencanaan strategis sebagai berikut: (a) Pendidikan dan pelatihan tentang pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan program yang benar, (b) Meningkatkan hubungan interpersonal sesama stakeholder, sehingga terjalin komitmen yang lebih baik dalam perencanaan strategis.

Background: According to a report written by BPKP the implementation of District health office strategic planning is not to improve managerial function. Objectives: The study aimes to akses the District healther office of strategic planning quality and understanding stakeholders’ perception on strategic planning. Method: This us a discriptive was of description type. Data and information derived from primary and secondary data. Primary data were collected through questionnaires, indepth interview and focus group discussion, Second sub styudy were gathered through observation of document with gold standart 13 section 70 indicator. Data were qualitatively analyzed to describe stakeholders’ perception on strategic planning, Two sub study were implemented strategic planning quality. Result: Stakeholder has less positive perception on strategic planning. The member of Kulonprogo health district stakeholder who had less positive perception were greater than those at community health centers. Less positive perception was caused by the lack of understanding about vision, mission, objective and target of strategic palnning. Twenty one issues on strategic planning documents which did not meet gold standart such us: (a) obscure vision did not quide the organization, (b) mission which did not reflect the functionand role of health district organization, (c) inconsistency in the compilation of vision, mission, objectives and targets. Less positive stakeholders’ perception and strategic planning document quality which di not meet the standart led to consideration that strategic planning document were unimportant, so that their implementation was unable to improve managerial function. Instead, it created constraints in deciding program policies, activities and funding. Recommendation: Considering the result of the study the following issues were recommended: (1) Kulonprogo health district shouly revise the compilation of future strategic planning compliance with procedure and standard by considering PP Number 25 year 2000, Kepmenkes Number 1107 year 2000, Perda Number 839 year 2002, and PP Number 8 year 2003. (2) It training for understanding vision, mission, objective and target, and establisment of suitable strategies and program. (3) Improving interpersonal communication among stakeholders in order to build better commitment in strategic planning.

Kata Kunci : Kebijakan Layanan,Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan,Persepsi dan Evaluasi Stakeholder