KEDUDUKAN HARTA PAILIT DALAM PEMBERESAN PADA KEPAILITAN TERKAIT DENGAN ADANYA SITA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASAS KEADILAN BAGI KREDITOR

Berlian Dumaris Simbolon, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta pailit yang disita dalam peradilan pidana di mata hukum dan peraturan perundang- undangan serta menganalisis bagaimana harta pailit berkedudukan sebagai jaminan yang diberikan hukum bagi para kreditor terkait dengan adanya sita pidana dengan berlandaskan kepada asas keadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi dan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pemberesan harta pailit dalam proses kepailitan seringkali terkendala oleh adanya pertentangan norma antara sita umum dan sita pidana yang pada praktiknya selalu mengalahkan kepentingan kreditor sebagai pihak yang menderita kerugian secara nyata. Upaya untuk menarik harta pailit yang disita dalam perkara pidana sangat panjang dan berlarut-larut yang dapat berdampak kepada penurunan nilai harta pailit yang justru akan merugikan semua pihak. Pertentangan UUK PKPU dan KUHAP tidak memiliki aturan atau ketentuan yang bisa mengakomodir kepentingan kreditor dan negara secara bersamaan tanpa ada yang dirugikan secara tidak adil. 

Kesimpulan dalam penelitian ini: (1) Kedua jenis sita tersebut secara normatif memiliki kedudukan yang setara dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, ketentuan dalam UUK PKPU seharusnya lebih diutamakan daripada KUHAP; (2) Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata secara tegas menjamin bahwa harta debitor merupakan jaminan kepada kreditor atas pemenuhan kewajiban debitor. Sita umum sebagai tindak lanjut dari kedua pasal tersebut merupaka sita yang dapat dijalankan oleh kurator sejak tanggal pailit dijatuhkan oleh pengadilan dan seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan tidak dapat dilaksanakan serta penyitaan menjadi hapus. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Merevisi UUK PKPU dan KUHAP agar mengatur secara eksplisit sita umum diprioritaskan daripada sita pidana; (2) Pembentukan aturan baru yang mengatur mengenai kerugian negara dapat didaftarkan sebagai tagihan dalam kepailitan dalam hal terdapat irisan dalam penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana yang dinyatakan pailit. 

This research aims to find out and understand the position of bankrupt estates seized in criminal trials before the law and regulations and to analyze how bankrupt estates are positioned as collateral provided by the law for creditors associated with the existence of confiscation in criminal cases based on the principle of justice. This research is a normative legal research that uses literature study and secondary data sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data was collected by means of documentation and the data collection tool is in the form of documentation studies. Data analysis was carried out qualitatively. 

The results of the research and study indicate that the settlement of bankrupt estate in the bankruptcy process is frequently constrained by the existence of norms conflicting between general seizure and criminal seizure which in practice always rule out the interests of creditors as parties who suffer the real losses. Efforts to withdraw bankrupt estate seized in criminal cases are very prolonged and protracted which can have an impact on reducing the value of bankrupt estate which will actually be detrimental to all parties. The conflict between UUK PKPU and KUHAP does not have rules or provisions that can accommodate the interests of creditors and the state simultaneously without any party being unfairly disadvantaged. 

The conclusion in this research: (1) Both types of seizures normatively have an equal position in the hierarchy of laws and regulations, based on the principle of lex posterior derogat legi priori, the provisions in the UUK PKPU should be prioritized over the KUHAP; (2) Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code expressly guarantee that the debtor's assets are guarantees to creditors for the fulfillment of the debtor's obligations. General seizure as a further action of the two articles is a seizure that can be executed by the receiver since the date of the bankruptcy is imposed by the court and all court implementation decisions cannot be executed and all seizures are canceled. The suggestions in this research are: (1) to revise the UUK PKPU and the KUHAP to explicitly regulate that general seizures are prioritized over criminal seizures; (2) to form a new rules governing state losses is allowed to be registered as a claim in bankruptcy in the event of the existence of overlap in seizure of assets of perpetrator of criminal acts who are declared bankrupt.

Kata Kunci : Sita Pidana, Sita Umum, Keadilan