Ketersediaan obat publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan pasca otonomi daerah

MUSTIKA, Dewi, dr. Sulanto Saleh Danu, SpFK

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan salah satu bidang yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, agar masyarakat dapat lebih mengakses pelayanan kesehatan, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan pascaotonomi daerah dirasakan menurun karena anggaran pengadaan obat dari tahun ketahun cenderung menurun. Ketersediaan obat merupakan salah satu indikator keberhasilan pelayanan kesehatan terlebih lagi pola pengobatan di Indonesia masih di dominasi oleh tindakan kuratif menjadikan obat merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini yang mendasari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh otonomi daerah terhadap tingkat ketersediaan obat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui pemanfaatan anggaran yang tersedia, mengetahui proses perencanaan anggaran dan pengadaan obat, mengetahui tingkat kecukupan/ketersediaan obat terhadap 10 pola penyakit terbanyak mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengadaan obat. Rancangan Penelitian : bersifat deskriptif-analisis, dengan unit analisis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Data dikumpulkan berdasarkan observasi dan wawancara mendalam kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Gudang Farmasi beserta Staf Pengelola Obat Dinas Kesehatan. Hasil Penelitian : Kesesuaian dana obat turun dari 154,15 % menjadi 58,71 %, alokasi dana obat terhadap dana sektor kesehatan turun dari 81,66 % menjadi 6,89 %. Proses perencanaan menggunakan pola konsumsi dengan melibatkan tim perencanaan obat terpadu, sedangkan pengadaan obat berjalan mengikuti peraturan yang berlaku. Ketersediaan obat turun dari angka 42 bulan menjadi 14 bulan, serta terjadi peningkatan waktu kekosongan obat dari 2,56% menjadi 6,68%. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan obat meningkat, ditandai peningkatan kesesuaian ketersediaan obat dan pola penyakit, walaupun masih dibawah 90 %, berkurangnya obat rusak dan kadaluarsa dari 10,53 % dan 15,31 % menjadi 1,08% dan 1,62%. Kesimpulan dan Saran : Penurunan anggaran pengadaan obat menyebabkan penurunan tingkat ketersediaan obat, namun berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan obat. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan antara lain upaya peningkatan porsi anggaran obat, penggunaan obat rasional di unit pelayanan kesehatan serta menggalakkan program Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) agar terwujud masyarakat mandiri untuk sehat.

Background : Community health service is a sector that has become the responsibility of all Indonesian regencies with regards to the implementation of the regional autonomy to enable the community to get better access to health services. Unfortunately, the implementation of health services post regional autonomy in fact is deteriorating due to reduction of drug procurement budget over the years, whereas drug availability is one of success indicators of community health services. In fact, medical treatment in community health services in Indonesia is dominated by curative measures where drug is a very vital component. These facts serve as a basis for carrying out this research to evaluate the effect of regional autonomy to the drug availability in South Bengkulu Regency. Objective: To evaluate the utilization of available drug budget, to evaluate the budget planning and drug procurement process, to evaluate the drug availability for the top 10 diseases, and to evaluate the efficiency and effectiveness in the drug procurement. Methods: Analytical-descriptive method on the analysis unit of South Bengkulu Regency Health Services Office. The data has been gathered based on observations and interviews with Bengkulu Regency Health Services Head of Office, the Pharmaceutical Warehouse Manager and management staff of the Health Services Office. Results : Drug budget fitness decreases from 154,15% to 58,71% and allocation of budget in health sector to drugs decreases from 81,66% to 6,89%. The planning process uses the consumption pattern involving integrated drug planning team, while drug procurement process follows existing regulations. Drug availability drops from 42 months to 14 months with an increase in drug unavailability from 2,56% to 6,68%. The increase in efficiency and effectiveness of drug management is marked by increase in fitness of drug availability to disease pattern to under 90%, reduction of damaged drugs from 10,53% to 1,08% and reduction of expired drugs from 15,31% to 1,62%. Conclusions and Suggestion: The decrease in drug procurement budget has caused the decline in drug availability, but with positive impact on effectiveness and efficiency of drug management. Possible measures to be taken to bring a healthy autonomous society into reality include an increase in drug budget proportion, the use of rational drug in health service units and the promotion of JPKM program.

Kata Kunci : Kebijakan Obat,Ketersediaan Obat Publik,Dinas Kesehatan, Regional Autonomy, drug availability, Regency Health Services Office