PEMETAAN BATAS KAWASAN HUTAN ADAT SECARA PARTISIPATIF OLEH MASYARAKAT ADAT DI DESA NAPAN PERBATASAN RI-RDTL, KECAMATAN BIKOMI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Mayana Bilsan Runesi, Dr. Andri Kurniawan, S.Si.,M.Si; Prof.Dr. Lutfi Muta'ali, S.Si.,M.T

2025 | Tesis | S2 Geografi

Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi cara pandang masyarakat adat terhadap ruang, dalam hal ini kawasan hutan adat, menganalisis kawasan hutan bersama masyarakat adat melalui pemetaan partisipatif, menganalisis kesesuaian antara hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat adat dengan peta resmi yang ditetapkan negara, juga merekomendasikan strategi kebijakan dalam pemanfaatan hutan. Pengumpulan data dilakukan melalui in-depth interview, focus group discussion dan transect walks lalu dilengkapi dengan dukungan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui laporan, buku, jurnal dan peraturan. 

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori produksi ruang oleh Henri Lefebvre dan space and place oleh Yi-Fu Tuan, penelitian ini menghasilkan gambaran  cara pandang masyarakat adat Napan terkait kawasan hutan adat yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai dimensi terutama keterkaitan sejarah dan spiritual. Hal tersebut menjadi tantangan dalam melaksanakan pemetaan partisipatif, dimana pemetaan yang dilakukan harus diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat menangkap dimensi-dimensi yang dihidupi oleh masyarakat tetapi belum tercermin dalam pemetaan teknokratik oleh negara. 

Hasil  analisis kesesuaian ditemukan bahwa klaim masyarakat adat Napan atas kawasan hutan adat Napan belum mendapat pengakuan secara formal oleh negara baik dalam bentuk produk hukum maupun dalam perencanaan tata ruang. Karena itu, rumusan strategi kebijakan dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT untuk menjawab tantangan ketidaksesuaian ini, terutama dalam penetapan status dan fungsi hutan adat agar selaras antara klaim masyarakat dan dokumen resmi negara. 

This study investigates the spatial worldview of the Napan Indigenous community in relation to their customary forest area through participatory mapping. It aims to analyze the spatial configurations emerging from this participatory process, assess their alignment with official state-sanctioned maps, and develop strategic policy recommendations for forest management. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, and transect walks, complemented by secondary sources such as reports, academic literature and relevant legal frameworks. 

Adapting a qualitative methodological approach, the study draws on Henri Lefebvre’s The Production of Space and Yi-Fu Tuan’s Space and Place to explore the complex spatial imaginaries held by the Napan community. These understandings are deeply rooted in historical and spiritual narratives, posing both epistemological and methodological challenges for participatory mapping. Accordingly, the mapping process must be deliberately designed to capture socio-cultural dimensions often overlooked in state-led technocratic spatial representations. 

The findings reveal a significant misalignment between the spatial claims of the Napan community and official state maps. These claims have yet to receive formal legal recognition or be integrated into spatial planning documents. To address this gap, the study employs a SWOT analysis to generate strategic policy recommendations aimed at reconciling indigenous territorial claims with formal state frameworks -particularly regarding the legal status and designated function of the customary forest.   

Kata Kunci : Kata kunci: masyarakat adat, hutan adat, pemetaan partisipatif/ Keyword: indigenous community, customary forest, participatory mapping