Cakupan Program Gizi dan mekanisme koordinasi pada kelompok kerja kewaspadaan pangan dan gizi di Kota Gorontalo

HABIBIE, Mirsad, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang: Program gizi yang masih merupakan masalah di Kota Gorontalo adalah: Kekurangan energi protein pada balita, dan anemi gizi besi pada ibu hamil. Kekurangan energi protein pada balita ini sebenarnya masih dibawah target, namun diharapkan tidak akan terjadi peningkatan kasus, sedangkan untuk anemi gizi besi ibu hamil itu berada diatas target. Kekurangan gizi ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan fisik, mental, dan kecerdasan, serta perkembangan bayi yang ada dalam kandungan, maka apabila tidak diperhatikan dari sejak dini, itu akan berdampak di masa yang akan datang. Mengingat penanganan masalah gizi tidak mungkin dapat diatasi oleh seksi gizi atau sektor kesehatan saja, maka salah satu kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut, dibentuk Kelompok Kerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada tahun 1999, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kewaspadaan pangan dan gizi, karena penyebab masalah gizi sangat kompleks, dan melibatkan berbagai sektor. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus dengan unit analisis adalah kelompok kerja kewaspadaan pangan dan gizi Kota Gorontalo. Subyek terdiri dari seluruh anggota pokja kewaspadaan pangan dan gizi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumen tentang cakupan program gizi tahun 2003. Penelitian dilakukan bulan Juni-Juli 2004. Hasil: Satu dari lima kegiatan program gizi yang diamati masih memperlihatkan cakupan di bawah target, yakni Survei Konsumsi Gizi. Cakupan konsumsi energi ini berhubungan dengan hambatan dalam ketersediaan pangan dan pola konsumsi gizi. Sedangkan untuk survey anemi gizi besi ibu hamil, masih menunjukkan diatas target rata-rata nasional. Kedua hal ini terkait erat dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pokja kewaspadaan pangan dan gizi. Mekanisme koordinasi yang dominan digunakan pada pokja ini adalah standardization of work processes. Pola ini merupakan bentuk yang masih mengacu pada ketentuan dari pusat yang disesuaikan dengan situasi daerah. Dinas kesehatan juga diharapkan aktif dalam mensosialisasikan program gizi dan menghimpun laporan dari program-program sektor lain yang berhubungan dengan program gizi. Kesimpulan: Meskipun dari masing-masing sektor telah berperan, namun belum sepenuhnya bisa mendukung kelancaran program secara keseluruhan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya ada komitmen politik yang bisa memperkuat masing-masing sektor terkait dengan bidang gizi dan lebih memperlancar koordinasi diantara anggota pokja kewaspadaan pangan dan gizi.

Background: The nutrition program which is as the problem in Gorontalo City are: the lackness of protein energy to the baby, and anemi of iron nutrition to the pregnancy woman. The lackness of proteins energy to the baby, actually is under the target, and its expected will be not increase the cases, and then the anemi of iron nutrition to the pregnancy woman is on the target. The nutrition lackness influence to the physic and pshycis development, smart, and the baby living in the pregnancy. If its not pay attention earlier, it will impact to babys future. Its based on the handline of nutrition problem are impossible could be handle by nutrition section or health sector only. One way to solve the problem is establishing Food and Nutrition Working Group in 1999, which is intended to provide information on food and nutrition alert, because the source of nutrition problem is very complex and involved mary sectors. Methods: The case study used food and nutrition alert working group at Gorontalo City as analysis unit. The subject consisted of all members of food and nutrition alert working group. Data were collected through in depth interview and documents of nutrition program 2003. The study was conducted in June-July 2004. Results: One out of five nutrition program activities observed had not reached the target of Nutrition Consumption Survey. The scope of energy consumption was related to constraints in food provision and nutrition consumption pattern. In the other hand, the survey of iron nutrition anemi of woman pregnancy, still show up of national average target. Both of them were closely related to activities which were the responsibilities of food and nutrition alert working group. The most dominant coordination mechanism used to this work group is standardization of work processes. This pattern is a form that refer rules from the capital and adapted with region situation. Besides, the Health Office is expected to be active in promoting the nutrition program and collecting reports of other programs relevant to it. Conclusion: Although from each sectors had has a role, but it could not support the program as a whole. The study recommended the need for political commitment which not only could strengthen every sector related to nutrition but also improve coordination among members of food and nutrition alert working group.

Kata Kunci : Kebijakan Layanan Kesehatan, Program Gizi, Koordinasi Kelompok Kerja