Analisis kemauan membayar iur biaya pelayanan kesehatan rawat inap peserta Askes wajib terhadap selisih tarif di RSUD Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah

HUSAIN, Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, MSc.,Ph.D

2004 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Salah satu kebijakan untuk mencapai upaya reformasi sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan menuju efisiensi,pemerataan,kualitas pelayanan dan kelangsungannya adalah penerapan iur biaya (cost sharing) sebagai jawaban atas adanya selisih tarif umum rumah sakit dengan tarif PT.Askes. Pelaksanaan kebijakan iur biaya ini sangat dipengaruhi oleh kemauan membayar pasien dan peran stakeholder yang terkait diantara para pelaku pelayanan kesehatan yang berbasis Asuransi. Metode Penelitian: Penelitian Deskriptif dengan rancangan Crossectional. Subjek penelitian meliputi pasien rawat inap peserta askes yang dirawat sesuai haknya di RSUD Luwuk dan Stakeholder Kab.Banggai. Populasi adalah pasien rawat inap peserta askes sejumlah 54 orang.Alat penelitian berupa daftar pertanyaan untuk mengetahui persepsi, ceck list untuk penelusuran biaya dan untuk mengetahui besaran kemauan membayar iur biaya. Hasil: Total biaya perawatan terhadap 54 orang pasien yang merupakan responden dalam penelitian ini sebanyak Rp.37.560.845; yang mana sebesar Rp 26.531.345 (71%) ditanggung oleh PT.Askes berdasarkan klaim RS dan Apotik Kimia Farma, sehingga terdapat selisih tarif RS dengan tarif Askes sebesar Rp. 11.029.500 (29%). Selisih sebesar 29% ini merupakan iur biaya yang dibayar oleh pasien ke RS atau dibelanjakan sendiri oleh pasien khususnya untuk iur biaya obat. Prosentase besaran iur biaya akomodasi sebesar Rp.1.757.500 (16 %), iur biaya tindakan medis Rp.4.098.500 (37%) dan iur biaya obat sebesar Rp. 5.173.500 (47%) dari total selisih tarif RS dengan tarif Askes. Dari prosentase tersebut terlihat bahwa iur biaya obat jauh lebih banyak dibanding komponen pembiayaan lainnya. Dilihat dari kemampuan pasien membayar iur biaya ;ternyata tidak diikuti dengan kemauan yang tinggi untuk membiayai biaya pelayanan kesehatannya. Kemauan membayar iur biaya akomodasi sebesar Rp. 1.757.500 (9%), kemauan membayar iur biaya tindakan medis sebesar Rp 2.525.000 (23%) dan kemauan membayar iur biaya obat sebesar Rp. 2.843.200 (26%). Sementara realisasi subsidi Pemda Kab.Banggai kepada pegawai yang ada di daerah baru mencapai Rp. 100.000.000 (25%) dari target Rp.400.000.000 per bulan. Kesimpulan: Kemampuan pasien untuk membayar biaya pelayanan kesehatannya cukup tinggi dan hampir merata di setiap kelas perawatan. Hal ini merupakan isyarat bahwa iur biaya pelayanan kesehatan rawat inap dapat diterapkan pada setiap kelas perawatan . Tinggi rendahnya kemauan membayar iur biaya pelayanan kesehatan disebabkan oleh karena pemahaman dan informasi tentang iur biaya kepada peserta askes yang kurang. Sosialisasi kebijakan pembiayaan baik dari pihak RS, PT.Askes dan Pemerintah Daerah kepada para peserta askes di daerah jarang dilakukan.

Background: One of the policies to achieve reformation in costing and health service system for its efficiency, equality, quality of service and sustainability is implementation of cost sharing as a response to differing tariff of hospitals and PT Askes. The implementation of cost sharing policy is greatily influenced by patients’ willingnees to pay and the role of stakeholders related to agents of insurance based health service. Methods : The study was of descriptive type which used a cross-sectional design. The subject of the study were inpatients, Askes participants who were treated according to their rights at RSUD Luwuk and stakeholders of Banggai District. There were 54 patients. Research instruments included a list of questions to examine perception, check list identify cost and degree of willingness to pay for cost sharing. Results: The total cost needed for the treatment of 54 patiens, respondents of the study, was Rp 37,560,845; Rp 26,531,345 (71%) of which was supported by PT Askes based on claims of hospital and Apotik Kimia Farma. The differing tariff between the hospital and PT.Askes was Rp 11,029,500 (29%). The 29% difference was cost sharing paid by patiens to hospital or spent especially to share cost for medicine. The percentage of cost sharing was 16% for accommodation, 37% for medical treatment, and 47% for medicine. The cost to share for medicine was much higher than the two others. The patients’ ability to share cost was not followed by their willingness to share cost for health service. Out of 16% of their ability to share cost for accommodation, their willingness was only 9%, from 37% of ability for medical treatment, willingness was only 23% and from 47% of ability for medicine, willingness was only 26%. Meanwhile the subsidy provided by the local govemment of Banggai District for officers of new region was Rp 100,000,000 or 25% of the target Rp 400.000.000 per month. Conclusion : Patients’ ability to pay for their health service was quite high and almost equal at every level of treatment. This was an indicator that cost sharing for inpatients’ service could be applied to every level of treatment. Differing willingness to share cost for health service was caused by lack of understanding and information about cost sharing. Besides, either hospital, PT.Askes or local govermment had rarely publicized costing policies.

Kata Kunci : Asuransi Kesehatan,Peserta Askes,Selisih Tarif,Willingness to pay, Cost sharing, differing tariff