Pengaruh Kepemilikan Institusi, Kinerja Lingkungan, Agresivitas Pajak, dan Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor Energi Dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2021–2024

KANNIA YUNITA ARDYANI PUTRI, Prof. Eko Suwardi, M.Sc.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepemilikan institusi, kinerja lingkungan, agresivitas pajak, dan koneksi politik terhadap pengungkapan emisi karbon (CED) pada perusahaan sektor energi dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Pengungkapan diukur menggunakan indeks Carbon Disclosure Project (CDP) yang disesuaikan dengan IFRS S2, dengan metode regresi data panel dan variabel kontrol ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan proporsi dewan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan agresivitas pajak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, yang mengindikasikan penggunaan pengungkapan sebagai strategi legitimasi untuk menjaga reputasi perusahaan. Sebaliknya, kepemilikan institusi dan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan, yang menandakan lemahnya tekanan eksternal dalam mendorong transparansi pada konteks pelaporan sukarela. Penelitian ini memperkuat relevansi teori legitimasi dan menghadirkan pengukuran yang lebih komprehensif melalui integrasi CDP–IFRS S2. Implikasi praktis diberikan bagi regulator untuk memperkuat kebijakan pengungkapan, bagi perusahaan untuk memperkuat strategi keberlanjutan, serta bagi investor institusi untuk memasukkan pengungkapan emisi dalam penilaian risiko. Penelitian mendatang disarankan mengombinasikan data publik dengan wawancara manajemen atau audit keberlanjutan, menggunakan metode pembobotan atau analisis isi untuk menilai kualitas pengungkapan, serta mengembangkan pengukuran kinerja lingkungan dengan indikator seperti ISO 14001 atau skor ESG. Perbandingan lintas sektor dan negara juga disarankan untuk meningkatkan generalisasi temuan.

This study examines the effect of institutional ownership, environmental performance, tax aggressiveness, and political connections on carbon emission disclosure (CED) among energy and mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2024. CED was measured using the Carbon Disclosure Project (CDP) index aligned with IFRS S2, providing a comprehensive approach compared to prior studies. Panel data regression was employed, controlling for firm size, leverage, profitability, and board independence. The findings revealed that environmental performance and tax aggressiveness significantly enhanced CED, suggesting that disclosure serves as a legitimacy strategy to maintain reputation. Conversely, institutional ownership and political connections showed no significant effect, indicating that external stakeholder pressure was insufficient to drive disclosure in voluntary reporting contexts. The study contributes to the literature by reinforcing the applicability of legitimacy theory in emerging markets and introducing a robust measurement approach. Practically, it provides insights for regulators to strengthen disclosure frameworks, for firms to enhance sustainability governance, and for institutional investors to integrate carbon reporting into ESG assessments. From a practical standpoint, this study offers valuable insights to (1) regulators seeking to strengthen disclosure frameworks, (2) firms aiming to enhance sustainability governance, and (3) institutional investors looking to integrate carbon reporting into ESG assessments. Future research is encouraged to address limitations by combining public data with managerial interviews or sustainability audits, applying weighted or content-based disclosure measures to capture quality, and integrating alternative environmental performance indicators such as ISO 14001 or ESG scores. Comparative studies across sectors or countries are also recommended to broaden generalizability.

Kata Kunci : Pengungkapan emisi karbon, Kepemilikan institusi, Kinerja lingkungan, Agresivitas pajak, Koneksi politik.