Nickel Rush: Examining A New Red Tape Pattern in Indonesia’s Centralized Mining Licensing System

Agustinus Allan Porajow, Hasrul Hanif, S.I.P., M.A., Ph.D

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Studi ini mengkaji bagaimana kerangka perizinan pertambangan yang terpusat di Indonesia telah melahirkan pola baru red tape yang secara politis tertanam dalam struktur birokrasi, terutama dalam konteks nikel. Berbeda dengan red tape tradisional yang umumnya muncul akibat prosedur administratif yang usang atau tidak efisien, red tape dalam konteks ini justru muncul dari reformasi administratif yang disengaja dengan tujuan menyederhanakan tata kelola. Berdasarkan wawancara semi-terstruktur dengan para pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku industri, penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk red tape yang saling terkait: stakeholder red tape, rule-evolved red tape, external control red tape, dan personnel red tape. Keempat bentuk ini terlihat jelas dalam instrumen regulasi utama seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), dan IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi). Temuan menunjukkan bahwa sentralisasi tidak menyederhanakan tata kelola, melainkan justru memusatkan kewenangan, melemahkan pengawasan, dan memperdalam ketimpangan regulasi. Studi ini berargumen bahwa tanpa reformasi yang bermakna, beban birokrasi ini akan terus menghambat tata kelola mineral yang berkelanjutan di Indonesia.

This study examines how Indonesia’s centralized mining licensing framework has given rise to a new, politically embedded pattern of red tape, especially in the context of nickel. Unlike traditional red tape, which typically stems from outdated or inefficient administrative procedures, the red tape observed in this context is produced through deliberate reforms aimed at streamlining governance and promoting investment. Drawing on semi-structured interviews with stakeholders in government, civil society, and industry, the research identifies four interrelated forms of red tape: stakeholder red tape, rule-evolved red tape, external control red tape, and personnel red tape. These forms are especially visible in key regulatory instruments such as AMDAL (Environmental Impact Assessment), RKAB (Work Plan and Budget), and IUP-OP (Mining Operation Permit). The findings reveal that centralization has not simplified governance but has instead concentrated authority, weakened oversight, and deepened regulatory asymmetries. This study argues that without meaningful reforms that build capacity and enhance public accountability, these bureaucratic burdens will continue to obstruct sustainable mineral governance in Indonesia.

Kata Kunci : red tape, nickel, bureaucracy, AMDAL, RKAB