OPTIMALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI INOVASI KEBIJAKAN PENGADAAN SOSIAL (Studi Kasus di Kementerian Kesehatan)

Lailatul Mufarokhah, Ir. R. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.; Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Pengadaan sosial merupakan alat kebijakan inovatif yang mengintegrasikan nilai sosial dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus memanfaatkan kekuatan pembelian publik untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Tesis ini mengkaji penerapan pengadaan sosial di Kementerian Kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor antara organisasi publik, privat, dan nonprofit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengadaan berperan terhadap penciptaan nilai sosial, mengidentifikasi faktor pendukung utama kolaborasi, serta menganalisis potensi optimalisasi kebijakan pengadaan berbasis nilai sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Analisis tematik dilakukan terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, wawancara kelompok fokus, dan observasi partisipatif terbatas pada pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Pengumpulan data fokus pada kolaborasi lintas sektor melalui pengadaan dengan mekanisme swakelola tipe III dan pengadaan melalui penyedia yang memenuhi kriteria Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMK-K). Mekanisme ini dievaluasi untuk mengetahui potensinya dalam penciptaan nilai sosial. Hasil penelitian mengidentifikasi model pengadaan sosial di Kementerian Kesehatan dilaksanakan melalui skema swakelola tipe III yang melibatkan organisasi sosial nonprofit, antara lain Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai pelaksana swakelola untuk memberikan layanan sosial. Kepemimpinan kolaboratif, yang menggabungkan kepemimpinan adaptif dari pemerintah dan kepemimpinan transformasional dari organisasi masyarakat, muncul sebagai faktor pendukung utama dalam mendorong implementasi pengadaan sosial yang partisipatif dan berkelanjutan. Strategi optimalisasi pengadaan sosial melalui konektivitas sisi kebutuhan dan penawaran, didukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan mengembangkan tata kelola pengadaan yang kolaboratif.

Social procurement is an innovative policy tool that integrates social values in public procurement, while leveraging the power of public procurement to address complex social problems. This thesis examines the implementation of social procurement in the Ministry of Health through cross-sector collaboration between public, private, and nonprofit organizations. The research aims to analyze how the procurement process contributes to social value creation, identify the main enablers of collaboration, and analyze the potential for optimizing social value-based procurement policies. This research used a descriptive qualitative approach using a case study. Thematic analysis was conducted on data collected through semi-structured interviews, focus group interviews, and limited participatory observation with stakeholders from government, businesses, community organizations, and universities. Data collection focused on cross-sector collaboration through in-house procurement (swakelola) type III and procurement through suppliers that meet the criteria of Domestic Products (PDN) and Micro, Small and Cooperative Enterprises (UMK-K). These mechanisms were evaluated for their potential to create social value. The results of the study identified that the social procurement model in the Ministry of Health is implemented through an in-house procurement (swakelola) type III scheme involving non-profit social organizations, including Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, as providers to deliver social services. Collaborative leadership, combining adaptive leadership from the government and transformational leadership from community organizations, emerged as a key supporting factor in driving the implementation of participatory and sustainable social procurement. Strategies to optimize social procurement through demand and supply side connectivity, supported by institutional capacity building and developing collaborative procurement governance.

Kata Kunci : pengadaan sosial, kolaborasi lintas sektor, penciptaan nilai sosial, layanan sosial, swakelola tipe III, kepemimpinan kolaborasi