KEKUASAAN, HEGEMONI, DAN RESISTENSI DALAM REKLAMASI PESISIR KOTA MAKASSAR: ANALISIS KONFLIK KEBIJAKAN DI PULAU LAE-LAE

Andry Maming, Dr. Ambar Teguh Sulistiyani

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini menganalisis konflik kebijakan reklamasi Pulau Lae-Lae di Kota Makassar sebagai manifestasi benturan antara kekuasaan dan hegemoni pemerintah daerah dengan resistensi masyarakat lokal yang kokoh. Konflik merepresentasikan pertentangan fundamental antara agenda pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan yang diusung koalisi pemerintah-swasta dengan upaya masyarakat mempertahankan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, penelitian mengintegrasikan tiga kerangka analisis: Policy Conflict Framework (PCF) untuk mengidentifikasi komponen konflik, Historical-Materialist Policy Analysis (HMPA) untuk menyoroti relasi kekuasaan, serta Conflict Stake Typology untuk kategorisasi watak konflik. Hasil penelitian menunjukkan konflik berwatak dominan ideologis dengan intensitas tinggi, ditandai resistensi publik yang masif dan rendahnya kesediaan berkompromi. Temuan kunci membuktikan efektivitas resistensi masyarakat berhasil memaksa penundaan substansial implementasi reklamasi, pergeseran sikap pemerintah menjadi lebih akomodatif, pembentukan tim evaluasi khusus, serta meningkatnya peran DPRD dan masyarakat sipil. Penelitian berkontribusi pada literatur kebijakan publik dengan menunjukkan bagaimana kekuatan sosial masyarakat lokal mampu mengimbangi, bahkan menggoyahkan, kekuasaan struktural pemerintah daerah dalam konteks pembangunan Indonesia.

This research analyzes the policy conflict surrounding Lae-Lae Island reclamation in Makassar City as a manifestation of the clash between local government power and hegemony versus steadfast local community resistance. The conflict represents a fundamental contradiction between the growth-oriented economic development agenda promoted by the government-private sector coalition and the community's efforts to preserve their social, cultural, and environmental values. Employing a descriptive qualitative design with a case study approach, the research integrates three analytical frameworks: the Policy Conflict Framework (PCF) to identify conflict components, Historical-Materialist Policy Analysis (HMPA) to highlight power relations, and Conflict Stake Typology to categorize the nature of the conflict. The research findings reveal a predominantly ideological conflict with high intensity, characterized by massive public resistance and low willingness to compromise. Key findings demonstrate the effectiveness of community resistance in successfully forcing substantial delays in reclamation implementation, shifting government attitudes to become more accommodative, establishing special evaluation teams, and increasing the roles of the Regional House of Representatives (DPRD) and civil society. This research contributes to public policy literature by demonstrating how local community social forces are capable of counterbalancing, and even destabilizing, the structural power of regional government in the context of Indonesian development.

Kata Kunci : Kekuasaan, Hegemoni, Resistensi Masyarakat, Konflik Kebijakan, Reklamasi Pulau Lae-Lae.