Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dialami Pekerja Migran Non Prosedural oleh Polda dan BP2MI di Provinsi Lampung

Uli Khairani Rahmadani, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph. D.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan. Pertama, menganalisis dan mengkaji terkait problematika penegakan hukum TPPO yang dialami PMI Non prosedural oleh Polda dan BP2MI Lampung. Kedua, menganalisis dan mengkaji penegakan hukum TPPO yang dialami PMI Non prosedural oleh polda dan BP2MI Lampung dimasa mendatang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian berada di Provinsi Lampung. Data yang dibutuhkan dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dua hal utama. Pertama, Dalam hal penegakan hukum Polda mengacu pada UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia karena beberapa alasasan. Kasus yang melibatkan PMI seringkali melibatkan pelanggaran prosedur penempatan dan perlindungan PMI, yang lebih spesifik diatur dalam UU PPMI. Aparat kepolisian kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur TPPO, seperti adanya eksploitasi dan pemaksaan, pada kasus-kasus tertentu. UU PPMI memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait dengan pelindungan PMI, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar prosedur penempatan. Kedua, BP2MI telah melakukan upaya penegakan hukum dalam hal pemulangan PMI dari negara asal, serta mengklasifikasikan laporan data kepulangan PMI sehingga mempermudah kerjasama dengan pihak polda. BP2MI belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses represif, karena keterbatasan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penindakan langsung terhadap pelaku. Hambatan lainnya meliputi koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan SDM dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat di kantong-kantong migrasi.

This research aims to analyze two problems. First, to analyze and review the problematic law enforcement of TPPO experienced by non-procedural migrant workers by Polda and BP2MI Lampung. Second, to analyze and examine the law enforcement of TPPO experienced by non-procedural migrant workers by Polda and BP2MI Lampung in the future.

The type of research used is a combination of normative and empirical legal research. The research location is in Lampung Province. The required data was collected using interview and observation methods.

The results of this study show two main things. First, in terms of law enforcement, Polda refers to the Indonesian Migrant Workers Protection Law for several reasons. Cases involving migrant workers often involve violations of migrant worker placement and protection procedures, which are more specifically regulated in the PPMI Law. Police officers have difficulty in proving the elements of TPPO, such as exploitation and coercion, in certain cases. The PPMI Law provides a clearer legal basis related to the protection of PMI, including sanctions for those who violate placement procedures. Secondly, BP2MI has made efforts to enforce the law in terms of repatriation of PMI from the country of origin, as well as classifying data reports on the return of PMI to facilitate cooperation with the police. BP2MI has not been fully involved in the repressive process, due to limited authority to investigate or take direct action against perpetrators. due to limited authority to conduct investigations or take direct action against perpetrators. Other obstacles include suboptimal cross-sectoral coordination, limited human resources and budget, and low public legal awareness in migration enclaves.

Kata Kunci : Polda, BP2MI, Penegakan Hukm, PMI Non Prosedural