Pertarungan Knowledge Broker dalam Kebijakan: Studi Kasus Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Nila Safrida, Dr. Yuli Isnadi, S.IP., M.PA

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Para ilmuwan telah lama menginvestigasi peran Knowledge Broker (KB) dalam pembuatan kebijakan, namun baru sedikit yang mengkaji perannya di formulasi kebijakan publik dan memotret pertarungan pembagian KB dalam kubu pro vs kontra, terutama terkait isu kontroversial. Penelitian ini bertujuan menjawab kekosongan tersebut dengan fokus pada tahap formulasi kebijakan. Peneliti meminjam teori Multiple Stream Framework (MSF) Kingdon untuk menggambarkan proses formulasi kebijakan. Di mana kebijakan yang diteliti adalah UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang melibatkan KB kubu pro dan kontra. Peneliti menginvestigasi peran kedua kubu KB tersebut ke dalam aktivitas mentransfer, menerjemah, saling menukar, dan memproduksi bersama pengetahuan. Ada 17 informan dengan latar belakang berbeda yang telah diwawancarai. Temuannya ialah: pertama, KB pro maupun kontra terlibat pada semua proses formulasi kebijakan (aliran masalah, kebijakan, dan politik). Kedua, KB yang mendukung penyusunan kebijakan terlibat di semua peran KB dan aliran (tahapan), sedangkan yang menolak memiliki peran yang terbatas dan pengaruh pada aliran yang kurang signifikan. Ketiga, KB pro terlibat dalam proses penentuan kebijakan (policy window), sedangkan KB kontra tidak. Keempat, KB  pro maupun kontra juga berperan sebagai policy entrepreneur (PE) dengan cakupan rincian peran yang berbeda. Maka, temuan penelitian ini pada akhirnya memperkuat dan melengkapi studi KB yang telah ada, sekaligus menawarkan sejumlah agenda penelitian ke depan.

Scientists have long investigated the role of Knowledge Brokers (KB) in policy making, but few have examined their role in public policy formulation and captured the battle between pro and con KB camps, especially on controversial issues. This study aims to address this gap by focusing on the policy formulation stage. The researcher borrows Kingdon's Multiple Stream Framework (MSF) theory to describe the policy formulation process. The policy under study is Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), which involves KBs from both the pro and anti camps. The researcher investigates the roles of both KB factions in activities such as transferring, translating, exchanging, and co-producing knowledge. Seventeen informants with diverse backgrounds were interviewed. The findings are as follows: first, both pro and anti KB groups are involved in all stages of the policy formulation process (issue stream, policy stream, and political stream). Second, KB groups supporting policy formulation are involved in all KB roles and streams (stages), while those opposing have limited roles and less significant influence on the streams. Third, KB pro is involved in the policy determination process (policy window), while KB contra is not. Fourth, KB pro and contra also act as policy entrepreneurs (PE) with different detailed roles. Thus, the findings of this study ultimately strengthen and complement existing KB studies while offering a number of future research agendas.

Kata Kunci : knowledge broker, knowledge, formulasi kebijakan, multiple stream framework, tindak pidana kekerasan seksual