Studi Kerangka Koalisi Advokasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Penataan Pertambangan Rakyat Di Daerah Aliran Sungai Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Muhammad Sohid, Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini membahas dinamika advokasi koalisi dan konstruksi narasi dalam proses formulasi kebijakan penataan pertambangan rakyat di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat penambang rakyat dan urgensi menjaga kelestarian lingkungan yang kerap menimbulkan konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, menganalisis sistem keyakinan serta konstruksi narasi koalisi, serta menggali pembelajaran kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) dan Narrative Policy Framework (NPF). Hasil penelitian menunjukkan adanya dua koalisi utama, yaitu koalisi penambang rakyat (KPP) dan koalisi pelestari lingkungan (PMKP-KJWBY) yang memiliki sistem keyakinan berbeda dan membangun narasi kebijakan dengan menonjolkan aktor pahlawan, korban, dan antagonis untuk memperkuat legitimasi politik. Pemerintah daerah berperan sebagai policy broker meskipun cenderung ambivalen dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Temuan juga memperlihatkan lemahnya pengawasan, kurangnya partisipasi publik, serta maraknya praktik informal dalam perizinan yang memperburuk ketidakadilan sosial dan kerusakan ekologis. Kesimpulannya, interaksi antara kekuatan struktural (ACF) dan kekuatan simbolik (NPF) menjadi faktor kunci dalam membentuk arah kebijakan pertambangan di DAS Progo.

Kata Kunci: Koalisi Advokasi, Narasi Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Pertambangan Rakyat. 

This study examines the dynamics of coalition advocacy and narrative construction in the process of formulating community mining management policies in the Progo River Basin (DAS) area, Yogyakarta Special Region. The background of this study stems from the tension between the economic needs of community mining communities and the urgency of preserving the environment, which often gives rise to conflicts of interest. This study aims to identify the actors involved, analyze the belief systems and narrative construction of the coalition, and explore policy lessons that can be applied in order to realize sustainable mining governance. The research method used is a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews, observations, and document analysis. Then analyzed using the Advocacy Coalition Framework (ACF) and Narrative Policy Framework (NPF). The research findings indicate the existence of two main coalitions: the smallholder mining coalition (KPP) and the environmental conservation coalition (PMKP-KJWBY), which have different belief systems and construct policy narratives that highlight heroes, victims, and antagonists to strengthen political legitimacy. The local government acts as a policy broker, albeit with a tendency to be ambivalent in balancing the interests of economic development and environmental protection. The findings also reveal weak oversight, a lack of public participation, and widespread informal licensing practices that exacerbate social injustice and ecological damage. In conclusion, the interaction between structural power (ACF) and symbolic power (NPF) is a key factor in shaping the direction of mining policy in the Progo River Basin.

Keywords: Advocacy Coalition, Policy Narrative, Policy Formulation, Community Mining

Kata Kunci : Koalisi Advokasi, Narasi Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Pertambangan Rakyat.