Peran NIK Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM: Studi Kasus di Provinsi Bali

Ketut Eka Widnyaningdias, Prof. Dr. Slamet Sugiri., MBA; Fitri Amalia, S.E., M.Sc., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Provinsi Bali, dengan fokus pada persepsi keadilan sistem perpajakan, penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, serta interaksi antara kepercayaan dan kekuasaan otoritas pajak.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM, otoritas pajak, dan akademisi. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada kerangka teori Slippery Slope Framework (SSF) yang menekankan peran trust dan power dalam membentuk kepatuhan pajak.

Temuan – Penelitian ini menemukan bahwa integrasi NIK sebagai NPWP meningkatkan persepsi keadilan administratif dan mendorong efisiensi sistem perpajakan. Namun, persepsi keadilan belum sepenuhnya merata karena masih terdapat kesenjangan dalam edukasi dan pemahaman UMKM terhadap sistem baru ini. Di sisi lain, kekuasaan otoritas melalui peningkatan deteksi pelanggaran memicu kepatuhan terpaksa. Interaksi antara trust dan power belum optimal dalam mendorong kepatuhan sukarela secara luas.

Batasan – Penelitian ini terbatas pada konteks geografis Provinsi Bali dan pelaku UMKM yang telah memiliki NIK sebagai NPWP. Implikasi praktisnya menunjukkan perlunya peningkatan literasi pajak dan penguatan pendekatan yang seimbang antara edukasi dan penegakan hukum agar integrasi sistem berbasis NIK dapat menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Orisinalitas – Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal melalui penerapan Slippery Slope Framework dalam konteks kebijakan integrasi NIK-NPWP, serta menyajikan wawasan empiris dari perspektif lokal UMKM Bali yang belum banyak diangkat dalam literatur perpajakan Indonesia sebelumnya.

Purpose – This study aims to analyze the impact of implementing the National Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP) on the level of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Bali Province. It focuses on taxpayers' perceptions of fairness, strengthened monitoring and enforcement, and the interaction between the tax authorities' trust and power.

Methodology – This research employed a qualitative approach using a case study method. Primary data were collected through semi-structured interviews with MSME taxpayers, tax authorities, and academics. Data analysis was conducted thematically, referring to the Slippery Slope Framework (SSF), which emphasizes the roles of trust and power in shaping tax compliance.

Findings – The study finds that integrating NIK as NPWP enhances perceived administrative fairness and promotes tax system efficiency. However, perceptions of fairness remain uneven due to gaps in education and MSMEs’ understanding of the new system. Meanwhile, the authority’s enforcement power through improved violation detection induces enforced compliance. The interaction between trust and power has not yet been fully optimized in fostering broad-based voluntary compliance.

Limitations – This study is limited to the geographical context of Bali Province and MSME taxpayers who already possess NIK as NPWP. The practical implications highlight the need to improve tax literacy and strengthen a balanced approach combining education and enforcement, thereby enabling the NIK-based system to foster sustainable tax compliance.

Originality – This research contributes originality by applying the Slippery Slope Framework in the context of NIK-NPWP integration policy and by presenting empirical insights from the local perspective of Balinese MSMEs, which has rarely been explored in previous Indonesian tax literature.

Kata Kunci : NIK sebagai NPWP, kepatuhan pajak, UMKM, kepercayaan, kekuasaan, keadilan pajak, Slippery Slope Framework, integrasi data perpajakan.