Upaya Hukum Ekstradisi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia Yang Pindah Kewarganegaraan: Studi Kasus Paulus Tannos

Wasis Susila, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

INTISARI

Penelitian ini menganalisis bahwa ekstradisi digunakan sebagai sarana untuk penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri. Tindak Pidana Korupsi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, membutuhkan penanganan yang ekstra. Masalah ekstradisi semakin rumit ketika pelaku tindak pidana berganti kewarganegaraan. Tesis ini mengangkat upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia ketika pelaku tindak pidana korupsi melarikan diri ke luar negeri dan sudah berpindah kewarganegaan. 

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka/literatur atau data sekunder sebagai bahan dasar guna penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa sajakah yang dapat ditempuh oleh Indonesia. Dengan menerapkan asas-asas hukum seperti resiprositas dan double criminality maupun dengan tindakan hukum, ekstradisi terselubung, deportasi dalam rangka mengekstradisi pelaku tindak pidana yang sudah berganti kewarganegaaraan serta mengonstruksikan instrumen hukum yang dapat digunakan diharapkan mampu menjadi solusi. Faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat terhadap proses ekstradisi mulai dari Undang-Undang Ekstradisi, Perjanjian Ekstradisi, Perjanjian Mutual Legal Assistance serta banyaknya lembaga terkait yang menangani proses ekstradisi membutuhkan pengetahuan dan pengalaman bagi aparatur penegak hukum.  

Kata kunci: ekstradisi, ekstradisi terselubung, korupsi, resiprositas, double criminality, mutual legal assistance, deportasi.

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta 

** Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This study analyses the use of extradition as a means of law enforcement in Indonesia against criminals who have fled abroad. Corruption crimes, which have a significant impact on all aspects of society, require extra measures. The extradition issue becomes even more complicated when the perpetrator changes nationality. This thesis examines the legal remedies available to Indonesia when a corrupt perpetrator flees abroad and has changed his nationality.

The research method used in this study is normative legal research with a juridical approach. This normative juridical method utilizes library materials/literature or secondary data as the basis for the research, which is conducted by examining regulations and literature relevant to the problem under study.

This study aims to determine what efforts can be taken by Indonesia. By applying legal principles such as reciprocity and double criminality, as well as legal action, covert extradition, and deportation to extradite criminals who have changed their nationality, and constructing legal instruments that can be used, it is hoped that this can provide a solution. Factors that can hinder the extradition process, starting from the Extradition Law, Extradition Treaties, Mutual Legal Assistance Agreements, and the many related institutions that handle the extradition process, require knowledge and experience from law enforcement officials.

Keywords: extradition, disguised extradition, corruption, reciprocity, reciprocity, double criminality, mutual legal assistance, deportation.

Kata Kunci : extradition, disguised extradition, corruption, reciprocity, reciprocity, double criminality, mutual legal assistance, deportation.