Islam dan Teologi Pembebasan di Indonesia :: Studi atas dinamika politik NU setelah kembali ke Khittah 1926 (1984-2001)

MASYHURI, Muhammad, Prof.Dr. Machasin, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Perbandingan Agama

Kajian Teologi Pembebasan bertujuan untuk melihan peran keagamaan baik dalam merefleksikan doktrin keagamaan atas praksis naupun strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan kedalam praksis baru Untuk melihat hubungan antara doktrin, refleksi dan bentuk paraksis baru yang ada di NU dalam menyikapi dinamika praksis politiknya, penelitian ini memfokuskan pada empat persoalan, yakni, bagaimana partisipasi NU sebagai institusi dalam perpolitikan setelah kembali ke khitah 1926 (1984- 2001), prinsip-prinsip apa saja yang mendasari sikap dan praktik politik NU, adaptasi kelembagaan apa saja yang dilakukan NU dalam menyikapi dinamika politik setelah kembali ke khitah 1926, apa wujud Teologi Pembebasan dalam dinamika kelembagaan NU dalam politik tersebut. Subjek kajian ini terfokus pada dinamika politik NU sebagai institusi dari tahun 1984 sampai 2001. penelitian ini bersifat historis deskriptive, yakni mengkaji dengan menguraikan data dari segi kesejarahan, juga menjelaskannya dengan melakukan analisa serta mengkaitkan dengan tema teologi pembebasan, baik yang ada di agama Islam maupun di dalam agama lainya sebagi perbandingan. Dari kajian ini bisa dilihat bahwa dinamisasi kelembagaan NU dalam politik serta refleksinya–baik berbentuk akomodasi maupun oposisi dalam memaknai hubungan antara agama dan negara–terkait erat dengan paradigma politik Sunni. Meskipun demikian, refleksi atas praksis memunculkan varian sosiologis politik yang berbeda dalam memaknai doctrine teologis tersebut. Namun secara kelembagaan, implementasi refleksi yang terlihat lebih pada bentuk substansialistik, realistik dan rasionalistik. Di antara yang muncul sebagai akibat dalam varian ini adalah disamping peran agama dapat berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan problem politik, juga terhindarnya konflik atas nama agama yang berbentuk politisasi agama. Karena demikian, akar pembebasan secara teologis di NU terlihat dalam varian ini yang lebih menekankan pada perdamaian, pluralisme, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karenannya, perubahan yang terjadi dalam dinamika sejarah NU adalah berkembangnya institusi pendidikan, menguatnya peran dan posisi keagamaan, serta serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dan politik tanpa terjebak pada politisasi agama secara kelembagaan.

The study of liberation theology is a means to see religious doctrine reflecting the dynamic of praxis and implementing the doctrine with a new praxis toward accelerating to the dimension of liberation. In order to see how this relationship and dimension appears in the dynamic of NU, there are four problems explored in this research, namely: what is the political praxis of NU as institution in 1984-2001, what is the paradigm developed by NU in politics, what are the institutional adaptations of NU in politics and what is the aspect of liberation shown by NU in politics. This study focuses on the political dynamic of NU as institution from 1984 to 2001. To study effectively, thus research developed by using descriptive and historical method. By exploring the data from a historical perspective, the data is then explored, classified and analyzed based on the discussion of theme of liberation theology both in Islam and other religions as comparisons. From this research it can be assumed that the institutional adaptation of NU in politics– including opposition and accommodation in interpreting the relation between religions and politics–demonstrates in a deep relation with political paradigm of Sunni tradition. However, the reflection of political praxis produced a different socio-political variant in implementing religious doctrine, nevertheless, institutionally NU proposed a paradigm of separation that insisted on the substantial, rationalistic, and realistic variants. Thereby, because of these variants, institutionally, the function of religiosity not only can be implemented optimally but also can avoid corruption of religious values because of conflict in the name of religion. Based on this praxis reflection, theologically, the root of liberation in NU comes from this variant that insists on the values of pluralism, justice, civil independence and humanity. Therefore, the dynamic of institutional adaptation in NU demonstrated a development of institutional education, strengthening and freedom in implementing local belief and religiosity and increasing civil participation in socioeconomic and political deals without cooptation and corruption in reflecting religious objectives.

Kata Kunci : Islam,Teologi Pembebasan,NU,Khittah 1926, Nahdlatul Ulama, Politics and Liberation Theology