Resolusi konflik antar nelayan :: Studi tentang upaya-upaya resolusi konflik oleh pemerintah Kota Bengkulu

AHYAT, Fattah, A.A.G.N. Ari Dwipayana, M.Si

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tesis ini berjudul “Resolusi Konflik Antar Nelayan (Studi Tentang Upaya-upaya Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Kota Bengkulu)”. Penelitian ini tertarik untuk mengkaji latar belakang munculnya konflik antar nelayan dan upaya pemerintah kota menangani konflik tersebut. Masalah penelitian tesis akan dikaji dengan memakai teori-teori konflik dan untuk mengumpulkan dan menganalisa data penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini menekankan pentingnya melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap multi pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan 2 temuan, pertama , faktor penyebab konflik berasal dari: (1) Kesenjangan akses sumberdaya sebagai akibat dari lemahnya teknologi dan modal usaha, (2) Pelanggaran hukum laut ini diindikasikan dilakukan oleh nelayan modern, sehingga merugikan pihak nelayan tradisional. Pelanggaran tersebut akhirnya mengancam upaya tradisional karena melakukan penangkapan ikan di teritorialnya. Ke dua , penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah melakukan penanganan konflik melalui pendekatan preventif, yaitu mencegah terjadinya proses konflik sehingga terjadi konflik. Selain pendekatan preventif pemerintah melakukan pendekatan kultural yaitu mendamaikan pihak-pihak bertikai melalui tepung setawar adanya perdamaian. Akhirnya pemerintah melakukan pendekatan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antar pihak yang bersengketa untuk berdialog atau berunding. Upaya pemerintah kota Bengkulu menjadi mediator kedua pihak yang berkonflik menghasilkan kesepakatan nelayan kota Bengkulu berupa deklerasi kesepakatan dengan 12 point isi kesepakatan. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut pemerintah kota menindaklanjuti dengan usulan perda ke pihak legislatif DPRD, penambahan armada patroli untuk mengawasi nelayan pada saat akan melaut dan kembali dari melaut, penegakan hukum di laut dengan menindak setiap pelanggaran hukum yang telah ditentukan bagi nelayan, serta memberi bantuan modal bagi nelayan tradisional untuk meningkatkan usaha. Ke tiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah yakni pendekatan preventif, pendekatan ritual perdamaian dan mediasi, merupakan tiga pendekatan yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Ke tiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ini berhasil menyelesaikan konflik dengan deklerasi kesepakatan antara nelayan tardisional dengan nelayan modern. Oleh karena itu, implikasi ke depan pemerintah kota perlu melakukan pendekatan preventif untuk menindaklanjuti kesepakatan agar tidak terjadi konflik antar ke dua pihak dengan legalisasi kesepakatan melalui peraturan daerah dan bantuan modal melalui program pemerintah dan perbankan.

The title of this thesis is “Conflict Resolution Between Fisherman (A Study of Conflict Resolution Efforts by the Government of Kota Bengkulu). The objectives of this research were to study the background of conflict among fishermen and to study the efforts made by City government in dealing with the conflict. The research problems of this thesis were studied using conflict theories and descriptive qualitative method was used to collect and analyze data. This method stresses the importance of direct observation and depth interview toward multi parties who get involved on the conflict. This research found 2 conclusions, first, the root causes of this conflict were: (1) the gap of access to the resources due to short of technology and capital, (2) violation of the Sea Law which were indicated made by the modern fishermen that were disadvantages to the traditional fishermen. The violation threatens the traditional fisherman because the modern fishermen catch the fish in the traditional fishermen’s territory. Second, this research found that the government had dealt with the conflict through the preventive approach that is preventing the conflict process. Beside the preventive approach, the government also implements the cultural approach that is facilitating the disputants through the ‘tepung tawar’ custom (peach ritual). In addition, the government implements mediation approach by facilitating the meeting of the disputants to have dialogue or reconciliation. The efforts of the government of Kota Bengkulu as a mediator between the disputants reaches to an agreement of Bengkulu fishermen in the form of a agreement declaration which consist of 12 points of agreement. Based on the agreement the city government proposed a Perda (the regional-level law) to the DPRD (the regional house of representative), increase patrol forces for monitoring the fishermen on their leaving and returning of fishing, law enforcement on the sea with sanction for any violation of the law for the fishermen, and supply capital supports for the traditional fishermen. The three approaches implemented by the government, such as preventive approach, peach ritual approach and mediation approach were interred supported to each other. These approaches had succeeded in resolve the conflict with the agreement declaration between traditional and modern fishermen. In the future the city government need to implement the preventive approach to follow up the agreement so the conflict between the traditional and modern fishermen could be prevented with legalized agreement under the regionallevel law and supply capital through the government and bank program

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Resolusi Konflik, Conflict Resolution-Between Fishermen-The government role