Reformasi birokrasi lokal :: Studi kasus di Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

NOMLENI, Nikson D.E, Drs. Cornelis Lay, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam birokrasi modern pada hakikatnya identik dengan manajemen modern, antara lain harus mampu berperilaku profesional, akuntabel, demokratis, transparan/terbuka, akseptabel, memandang pembangunan sebagai proses belajar, dan bermitra dengan swasta. Artinya perubahan ke arah terciptanya birokrasi modern bisa dilakukan lewat peningkatan keprofesionalan. Untuk memenuhi tugas yang harus diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada era reformasi dengan tuntutan reinventing yang bermuara pada reformasi birokrasi lokal, maka perubahan ini semestinya menyentuh bukan hanya peraturan perundangannya, namun yang paling hakiki adalah pola pikir dan sikap mental yang dimiliki aparatur pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi dan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar dari reformasi birokrasi yang berasaskan pola penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini pada prinsipnya menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif mengenai pengaruh faktor pendidikan, kompetensi, dan sosial budaya terhadap reformasi birokrasi lokal yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi birokrasi yang terjadi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan secara optimal yang disebabkan oleh pola pikir dan perilaku dari aparatur yang masih berorientasi paternalistik, sehingga menjadi penghambat proses reformasi birokrasi yang menjunjung tinggi unsur efisiensi dan rasionalitas dalam pelayanan publik; Faktor pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi menunjukkan bahwa secara kuantitas telah mencukupi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas, namun secara kualitas belum mampu memenuhi persyaratan bagi peningkatan kualiatas layanan publik; Faktor kompetensi menunjukkan bahwa aparatur yang ada belum memiliki kompetensi memadai; Faktor sosial budaya belum terlihat memberikan kontribusi bagi reformasi birokrasi publik. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi lokal di Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan maka rekomendasi yang diajukan adalah: I) perlu keterlibatan masyarakat dan elit lokal; 2) pendidikan aparatur perlu dibenahi; 3) kompetensi aparatur perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistim rekruitmen yang dilakukan secara fair; 4) sosial budaya perlu ditingkatkan.

The principles of modern bureaucracy are basically identical to those of the modern management. Some of the principles are having the ability to have professional, accountable, democratic, transparent, and acceptable behavior; viewing development as a learning process; and establishing good partnership with private organizations. This means the change toward creating modern bureaucracy can be undertaken through the improvement of professionalism. In the efforts of undertaking the bureaucratic duties which must be performed by the Regional Secretariat of the South Central Timor Regency, the bureaucratic change must not only touches the regulations, but, most essentially it encompasses the pattern of thoughts and attitude of the regional government apparatus in order that they are able to adapt to and apply the basic principles of the reform bureaucracy which is based on the pattern of good governance implementation with public interest orientation. This research is basically a qualitative research in which it was collect descriptive data about the influence of education, competence, and socio-cultural factors upon the regional bureaucratic reform at the Regional Secretariat of the South Central Timor Regency. The research results show that the bureaucratic reform at the Regional Secretariat of the South Central Timor Regency has not been optimally carried out yet. The cause of this is the paternalistic-oriented pattern of thoughts and attitude of the regional government apparatuses still become a hindrance of the bureaucratic reform process which have respects on the elements of efficiency and rationality of public services. Education is one of the factors which influences the bureaucratic reform indicates the quality of organizing a qualified regional government, however it can not fulfill the requirements for improving the quality of public services. Competence is another factor which shows that the existing regional government apparatus have not acquire (have) adequate competence yet. Socio-cultural factor has not shown any indication of a contribution to public bureaucratic reform. In giving shape to the local bureaucratic reform at the Regional Secretariat of the South Central Timor Regency, the proposed recommendations are: I) The involvement of community members (people) and local elites is necessary. 2) The education of government apparatus needs to be improved. 3) The competence of government apparatus needs to be improved through the improvement of a fair system of recruitment. 4) The role of socio-cultural values need to be operative.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Reformasi Birokrasi Lokal, Reform, bureaucracy, regional secretariat