Netralitas birokrasi pemerintah :: Studi tentang pengaruh Etnisitas dalam Birokrasi Pemerintah di Kota Kupang

DAGANG, Thomas Didimus, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tesis ini dilatar belakangi oleh kondisi Birokrasi Pemerintah di Indonesia yang selama pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi sekarang ini selalu terseret dalam kancah politik praktis. Kondisi ini mengakibatkan Birokrasi Pemerintah terkotak-kotak dalam ideology, kepentingan kelompok, kepentingan politik, atau bahkan menjadi mesin politik untuk mempertahankan kekuasaan. Berdasarkan realitas tersebut, tesis ini mencoba untuk mendiskripsikan Netralitas Birokrasi Pemerintah, yang mana pada Masa Reformasi sekarang ini masih terdapatnya pengaruh etnisitas dalam Birokrasi Pemerintah. Etnisitas disini berkaitan dengan suku, keturunan, kedaerahan, kebudayaan, adat istiadat, agama, dan sebagainya. Disamping itu perlu menjelaskan kendala-kendala dalam mewujudkan netralitas tersebut, disebabkan adanya pengaruh dari etnisitas dalam Birokrasi Pemerintah. Sesuai tujuan penelitian, metode kualitatif merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan obyek, dan kemudian berusaha untuk mengkaji permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Data yang valid dan relevan untuk maksud tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan obyek dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data melalui tiga tahapan, yaitu : Reduksi Data, Display Data, dan Verifikasi Data. Paling tidak terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi Netralitas Birokrasi Pemerintah dalam hal yang berkaitan dengan etnisitas, yaitu : (1) Pola rekrutmen pegawai dalam Birokrasi Pemerintah (2) Pola penempatan pejabat dalam Birokrasi Pemerintah, dan (3) Pola kajian konflik etnisitas dalam penempatan jabatan Birokrasi Pemerintah. Pola rekrutmen pegawai dalam Birokrasi Pemerintah Kota Kupang, ternyata masih kuatnya pengaruh etnisitas dalam proses dan pelaksanaan rekrutmen pegawai. Disamping itu juga mengenai Pola penempatan pejabat di dalam Birokrasi Pemerintah Kota Kupang, masih kuatnya pengaruh etnisitas dalam menentukan dan menempatkan pejabat dalam jabatan struktural. Sehingga dengan demikian, dari adanya kedua pengaruh etnisitas tersebut dalam Birokrasi Pemerintah kemungkinan besar bisa mengakibatkan konflik, yang mana terjadi juga di dalam Birokrasi Pemerintah Kota Kupang. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk memahami dalam menyikapi konflik yang akan maupun yang telah terjadi, yang mana konflik itu perlu diatasi dan diselesaikan secara arif dan bijaksana. Dengan adanya konflik ini menunjukkan terdapatnya ketidaknetralan di dalam Birokrasi Pemerintah, dalam hal melaksanakan rekrutmen pegawai, serta dalam hal menentukan dan menempatkan pejabat dalam jabatan struktural. Dari gambaran tersebut, terdapat dua hal yang direkomendasikan untuk membangun netralitas Birokrasi Pemerintah, yaitu : (1) melaksanakan UU No. 43 Tahun 1999 dan PP No. 100 Tahun 2000 secara tegas, benar dan optimal, serta (2) memperkuat peran Sekretaris Daerah, sebagai Pejabat Birokrasi Pemerintah tertinggi di Daerah, untuk membangun soliditas jajaran birokrasi dalam membina dan membangun netralitasnya secara konsisten.

This thesis formed background of Indonesia Government Bureaucracy condition which is during Old Order Governance, Sociopolitical Order and Reformation period this time always dragged in practical political arena. This condition result the Government Bureaucracy is categorized in ideology, group importance, political importance, or even become political machine to maintained the power. Based on the reality, this thesis tries to described neutrality of government bureaucracy, in reformation period this time there are influence etnicity in government bureaucracy. Etnicity here related with tribes, generations, regionalism, cultures, religion, etc. Beside that, requires to explained obstacles in realizing the neutrality, causing there are influence from etnicity in government bureaucracy. In line with research, method qualitative represent the instrument which is using in this research. This research type have purposes to describe the object condition, and then try to examine the problems based on the facts received from research. Relevant and valid data for purpose get by tree methods, that is : interview, observation and documentation. While data analysis which purpose to described and explained object done at the same time with the process of collection data by three steps, that is : reduce the data, displayed data and verification data. At least there are three factor which can influence the government neutrality bureaucracy in this case relate to etnicity, that is (1) pattern of recruit officer in government bureaucracy, (2) pattern functionary position in governmental bureaucracy, and (3) pattern of study of conflict etnicity in government bureaucracy position. Pattern of recruit officer in government bureaucracy in Kupang city, in reality influence of etnicity stiil strength in process and implementation of recruit officer. Beside that also pattern of functionary location in government bureaucracy of Kupang city, strength influence stiil etnicity in determining and placing structural functionary in service.So that the existence of second influence etnicity mentioned in government bureaucracy have possibility can result conflicts, which happened, also in government bureaucracy of Kupang city. For that need the existence of efforts to compherend conflicts attitude and also which have been happened, which that conflicts requires to overcome and finished wisely and wise. With the existence of this conflict show there are unneutrality in government bureaucracy, in the case of carrying out the recruit officer, and also in the case of determining and placing structural functionary in service. From that illustrations, there are two matters recommended to develop the government neutrality bureaucracy, that is : (1) Implement of UU No. 43 I 1999 and PP No. 100 I 2000 expressly, correctness and optimal, and also (2) strengthening role of secretary territory, as highest governmental bureaucracy functionary in territory, to build the solidarity of line bureaucracy in constructing and develop neutrality consistently.

Kata Kunci : Politik Lokal,Birokrasi Pemerintah,Etnisitas