Penerapan Good Governance dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Kabupaten Simalungun :: Studi kasus Kawasan Hutan Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli

ZAINI, Isyrofan, Drs. Mashuri Maschab, SU

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Salah satu agenda reformasi total di Indonesia adalah menciptakan Good Governance. Permasalahan pengelolaan hutan akan dapat diselesaikan apabila ketiga pilar good governance yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dapat bekerjasama dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan dalam berbagai tahap-tahap pengelolaan hutan. Permasalahan dalam penelitian ni adalah Bagaimana Penerapan Good Governance dalam Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari di Kabupaten Simalungun Studi Kasus di Kawasan Hutan Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli Kabupaten Simalungun. Selain itu pula, penelitian ini mendeskripsikan Penerapan Good Governance dalam mewujudkan pengelolaan hutan di Kawasan Hutan Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli Kabupaten Simalungun. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan Good Governance dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari yang terdiri dari partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan lestari di Kabupaten Simalungun belumlah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip good governance. Sisi kepastian hukum masih sangat lemah. Demikian juga partisipasi masyarakat dan transparansi masih jauh dari yang diharapkan. Tingkat responsivitas pemerintah daerah juga dirasa masih rendah, karena masih menunggu sampai permasalahan muncul dan tidak bisa mengantisipasi munculnya sebuah masalah. Aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan oleh pemerintah daerah masih sangat rendah. Akhirnya, akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan juga masih cukup rendah, karena jarang sekali melibatkan masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menimalisir permasalahan pengelolaan hutan akan dapat teratasi apabila ada sinergitas dari peran stakeholder disamping pemerintah dan pengusaha yakni masyarakat, kemudian sinergitas tersebut merupakan aplikasi dari penerapan prinsip good governance. Good Governance dapat diadopsi untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan Sibatuloting.

One of total reformation agenda in Indonesia was to create a good governance. The problem of forestry management could be solved if the three pilars of good governance, i.e. local government, community and private sectors cooperate in keeping and maintaining the forest in all phase of forestry management. The problem formulation of this study was how the application of good governance cound create Sustainable forest management in Simalungun Regency, the case study in forestry area of Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli? The purpose of this study was to describe the forestry management in forestry area of Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli in Simalungun Regency. This study also describe the application of good governance in creating Sustainable forest management in forestry area of Sibatuloting CDK/KPH Aek Nauli Simalungun Regency. The type of this study was descriptive study using qualitative method. This study focus on the application of good governance in creating Sustainable forest management consisting of participation, law enforcement, transparancy, responsiveness, efficiency and effectiveness, and accountability. The result of study conclude that Sustainable forest management in Simalungun Regency hadn’t applied the good governance principals fully. The law enforcement side was still very weak. The community participation and the transparancy was far from the expected. The responsiveness of local government was still low because it still waited until the problem arised and the local government couldn’t anticipate the occurrence of problem. The efficiency and effectiveness aspect of continuous forestry management by the local government was still low. Finally, the local government accountability in continuous forestry management was still low because the local government rarely involved the community. The recommendation suggested was that the effort done by the local government of Simalungun Regency in minimize the problem of forestry management could be solved if there’s sinergy from the stakeholder of government and the businessman and also the community. The sinergy is the application of good governance principals. Good governance can be adopted to be the guideline in implementing Sustainable forest management in Sibatuloting forest area.

Kata Kunci : Good Governance,Pengelolaan Hutan Lestari, Good Governance, Sustainable Forest Management, Forest Sibatuloting Area.