Penerapan konsep Good Governance dalam pelaksanaan pelelangan proyek :: STudi kasus pada Sub Dinas Bina Marga Dinas Kimpraswil Kabupaten Lombok Tengah

JUNAIDI, Lalu Sarkin, Drs. Mashuri Maschab, SU

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Konsep Good Governance merupakan suatu sistem penyelenggaraan menejemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan iklim politik yang memungkinkan tumbuhnya aktivitas dan kompetisi dalam dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan konsep Good Governance dalam pelaksanaan pelelangan proyek. Ada tengara di tengah masyarakat, bahwa selama ini kegiatan pelelangan proyek dilakukan secara tidak benar. Pelaksanaan pelelangan selama ini hanya bersifat formalitas belaka guna memenuhi persyaratan administrasi yaitu sebagai bahan kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban atas pengeluaran keuangan negara. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, pemerintah mencoba membuat terobosan untuk menghindari timbulnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelelangan proyek seperti yang diduga terjadi selama ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang menekankan pada upaya pengungkapan fakta guna memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya, melalui kegiatan pengamatan, wawancara yang mendalam dengan sumber yang berkompeten serta melakukan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari informan langsung yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Panitia Pelelangan, Pengusaha, Wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sementara data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan meneliti laporan, dokumen, arsip surat, surat kabar dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap penerapan konsep Good Governance dalam pelaksanaan Pelelangan Proyek yang dilakukan oleh Sub Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Tahun Anggaran 2004. Dari prinsip Partisipasi dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelelangan proyek jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Prinsip Transparansi dilihat dari sosialisasi secara luas yang dilakukan oleh panitia pelelangan dengan menggunakan media cetak dan elektronik keseluruh wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, selain itu panitia juga mengumumkan jumlah Harga Perkiraan Sendiri atau Owner Estimate sebagai dasar bagi pengusaha untuk membuat harga penawaran, sementara prinsip Penegakan Hukum dilakukan dengan cara memenangkan kontraktor yang paling memenuhi persyaratan, baik secara administrasi, teknis, keuangan maupun kualifikasi. Prinsip Keadilan dan Pemerataan dilihat dari perlakuan panitia terhadap peserta yang tidak diskriminatif. Untuk menjaga agar proyek memenuhi syarat, tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya, disarankan kepada pemerintah agar membuat patokan batas harga penawaran terendah yang boleh dilakukan oleh pengusaha dan membentuk forum pengawas independen yang me

The concept of Good Governance was a solid and responsible development management implementation system appropriate with the democratic principles and efficient market, investment fund miss allocation avoidance, and corruption prevention both politically or administratively, running the budget discipline, and creating the political climate enable the growth of activities and competitions in the business world. This research aims to study the implementation of Good Governance Concept in the execution of project tendering. There is an indication that project tendering has not been carried out correctly. It is suspected to be only a lip service, or formality in order to meet administrative requirement, i.e., as one of the requirements in the Letter of Accountability for the disbursement of state budget. Through the Presidential Decree No. 80/2003, the government is trying to make a breakthrough to prevent any practices of corruption, collusion, and nepotism in project tendering as suspected. The research employed a descriptive, qualitative method by focusing on facts revelation in order to give an objective picture of the real condition. This was achieved through observations and in-depth interviews with competent resource persons as well as through library research. The research used both primary and secondary data for the analysis. Primary data were obtained directly from informants related to the research, consisting of the Head of Regional Settlements and Infrastructures Office, Tender Committee, Businessmen, journalists, and Non Government Organizations. Secondary data were obtained from a study on reports, documents, archives, and newspaper and regulations relevant with the research. The research results show that the issuance of the Presidential Decree No. 80/2003 brings a significant change to the Concept of Good Governance in the execution of project tendering carried out by Highway Construction and Maintenance Sub-office of the Regional Settlements and Infrastructures Office, Lombok Tengah Regency in the 2004 budget year. From the principle of Participation can be seen an increase in the number of participant attending project tendering from the previous years. The principle of Transparency is identified from the socialization conducted by the Tender Committee through electronic and printed media throughout West Nusa Tenggara province. Besides, the Committee also announced the owner estimate as a referent for businessmen in making their bid. The principle of Law Enforcement is implemented by appointing a contractor that best meets the administrative, technical, financial, and qualification requirements. The principle of Fairness and Equality is seen from the Committee’s indiscriminative treatment to all tender participants. To guarantee that the project meets all the requirements, time allocation, and high quality standard as well as budget allocation, the government is recommended to set a minimum limit of bid to be offered by bidders and set up an independent forum of watch that involves all elements of the society to monitor the project implementation

Kata Kunci : Politik Lokal,Good Governance,Lelang Proyek, Interaction, Good Governance, Project Tendering