KRITIK DAN UPAYA MITIGASI DARI POTENSI NEGATIF ATAS TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TERKAIT PENAWARAN SECARA PRIORITAS BADAN USAHA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN DALAM MENGELOLA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Dwi Priscilla, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.
2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi permasalahan yang akan muncul dan upaya mitigasi dari potensi negatif atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait penawaran secara prioritas badan usaha organisasi masyarakat keagamaan dalam mengelola wilayah izin usaha pertambangan. Dalam hal ini penulis juga menjelaskan untuk konseptualisasi dari pembentukan peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-analisis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu konsep serta menggali informasi dalam bentuk deskripsi dan makna yang terkandung di balik bahan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis maka yang dapat digunakan pendekatan yang pertama adalah Peraturan Perundang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini diterapkan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur peran Badan Usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam pengelolaan tambang batubara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbitnya PP 25/2024 berpotensi menimbulkan
berbagai permasalahan serius dari aspek hukum, sosial, maupun ekologis. Dari sisi hukum,
keberadaan Pasal 83A PP 25/2024 membuka ruang ketidakpastian dan multitafsir apabila
dihubungkan dengan Pasal 73 UU 3/2020, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum
karena tidak memberikan batasan normatif maupun prosedur yang tegas. Dari sisi sosial,
kebijakan ini berisiko memecah solidaritas antar-ormas keagamaan maupun antara ormas
keagamaan dan masyarakat sekitar tambang, sehingga menimbulkan potensi konflik serta
kekecewaan publik terhadap ormas maupun pemimpinnya. Sementara dari sisi ekologis,
pemberian WIUPK kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis dalam bidang
pertambangan yang kompleks berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak
merugikan negara dan masyarakat. Sementara itu, upaya mitigasinya harus dilakukan dengan
cara mencabut PP 25/2024 atau setidaknya revisi secara menyeluruh, dengan melibatkan
partisipasi publik yang lebih luas dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
(good governance), berkeadilan, dan berkelanjutan.
This research aims to examine the potential issues that may arise, as well as the mitigation measures, in response to the negative impacts associated with the enactment of Government Regulation No. 25 of 2024. The regulation pertains to the preferential rights granted to business entities owned by religious organizations in managing mining business license areas. In addition, the author explores the conceptual framework surrounding the formulation of laws and regulations.
The research method used is descriptive-analytical, which seeks to articulate legal concepts and interpret the underlying meanings embedded within legal sources. This research adopts a normative juridical approach, primarily utilizing the statute (legislative) approach to analyze the legal provisions that govern the involvement of religious organization-owned business entities in coal mining management.
The findings of this research indicate that the enactment of Government Regulation No. 25 of 2024 has the potential to generate various serious problems from legal, social, and ecological perspectives. From the legal perspective, the inclusion of Article 83A of Government Regulation No. 25 of 2024 creates room for legal uncertainty and multiple interpretations when correlated with Article 73 of Law No. 3 of 2020, and may lead to legal deviations as it fails to provide clear normative limits and binding procedures. From the social perspective, this policy risks undermining solidarity among religious organizations as well as between such organizations and local communities surrounding mining areas, thereby creating potential conflicts and public discontent towards both the organizations and their leadership. From the ecological perspective, the granting of Special Mining Business Permit Areas (WIUPK) to entities lacking technical competence in the highly complex mining sector carries a high risk of environmental degradation that could harm both the state and society. Therefore, mitigation efforts should be pursued by revoking Government Regulation No. 25 of 2024 or, at the very least, by undertaking a comprehensive revision involving broader public participation and considering the principles of good governance, justice, and sustainability.
Kata Kunci : Pertambangan, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Perizinan, Perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
