PUBLIC GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN ZERO SAMPAH ANORGANIK DI KOTA JOGJA BERDASARKAN SURAT EDARAN (SE) WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 660/6123/SE/2022 (STUDI KASUS: KEMANTREN JETIS DAN UMBULHARJO)

Ni Luh Putu Ayu Kartini, Dr. Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.Si.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta semakin kompleks sejak penutupan TPA Piyungan, mendorong Pemerintah Kota untuk mengeluarkan kebijakan Gerakan Zero Sampah Anorganik (GZSA) melalui Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip public governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, keadilan, serta hukum dan peraturan) diimplementasikan dalam pelaksanaan GZSA di Kemantren Jetis dan Umbulharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada dua kemantren yang memiliki kinerja menonjol dalam lomba Bank Sampah tingkat kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemantren Jetis menerapkan prinsip public governance dengan lebih konsisten melalui pelibatan multiaktor, penggunaan teknologi digital (JSS), serta koordinasi intensif antar kelembagaan. Umbulharjo juga menunjukkan upaya yang kuat, namun menghadapi tantangan dalam konsistensi pelaporan dan partisipasi komunitas tertentu. Kedua kemantren telah memfasilitasi layanan yang inklusif, namun sistem afirmatif berbasis kelompok rentan masih perlu diperkuat. Di sisi lain, keterbatasan payung hukum yang hanya berupa SE turut membatasi efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip public governance yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan GZSA. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis tata kelola publik di wilayah perkotaan lainnya.

Since the closure of the Piyungan landfill, waste management problems in the city of Yogyakarta have become more complex, prompting the city government to issue a Zero Inorganic Waste Movement (GZSA) policy through Yogyakarta Mayor's Circular Letter Number 660/6123/SE/2022. This study aims to analyse the implementation of the GZSA policy in Kemantren Jetis and Umbulharjo, with a focus on the principles of public governance (transparency, accountability, community participation, efficiency and effectiveness, justice, and laws and regulations). A qualitative approach with case studies of two Kemantren with outstanding performance in the city-level Waste Bank competition was used for the research.

The results showed that Kemantren Jetis applied the principles of public governance more consistently by involving multiple stakeholders, using digital technology (JSS) and coordinating closely between institutions. Umbulharjo also demonstrated considerable effort, but encountered difficulties in ensuring consistent reporting and the participation of certain communities. Both Kemantren have facilitated inclusive services, but the affirmative system based on vulnerable groups still needs strengthening. Conversely, the limited legal framework, which only takes the form of Mayor's Circular Letter, also limits the effectiveness of sanctions for violations.

This research concludes that successfully implementing the GZSA policy hinges on applying good public governance principles. These findings are expected to inform the development of public governance-based waste management policies in other urban areas.

Kata Kunci : public governance, kebijakan publik, zero sampah anorganik, Yogyakarta, Bank Sampah