Inisiasi pengembangan kemitraan :: Studi tentang agenda setting pengembangan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ketapang

MUSTANDY, Beny, Dr. Pratikno, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Sejalan dengan perkembangan kawasan perkotaan di semua sektor, misalnya jumlah penduduk, perdagangan, industri dan pemukiman yang mana semuanya menghasilkan sampah. Buruknya penanganan kebersihan membuktikan Pemerintah Daerah bukanlah satu-satunya aktor yang mampu memberikan pelayanan kebersihan secara efektif tanpa mendapat dukungan masyarakat dan swasta. Untuk itu penulis ingin mengetahui inisiasi Agenda Setting pengembangan kemitraan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Ketapang. Guna membantu penelitian ini, penulis menentukan teori-teori yang dianggap membantu yaitu Good Governance, Pelayanan Publik, Kemitraan dan Agenda Setting. Metode penelitian yang digunakan Diskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi berupa Kebijakan Pemerintah Daerah, Laporan Kerja, Porogram-Program, dan Manajemen Pengelolaan Sampah. Permasalahan sampah yang paling utama adalah tidak terkelolanya sampah dengan baik pada taman-taman kota, jalan-jalan utama, banyaknya timbunan sampah yang tidak diangkut ke TPA. Ini dikarenakan faktor kelembagaan yang tidak otonom, minimnya alokasi dana guna membiayai operasional, minimnya sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Kemitraan antara pemerintah dan swasta merupakan solusi untuk mengatasi masalah sampah, dikarenakan pola kemitraan bukan merupakan hal baru dan sudah diterapkan pada sektor lain, adanya minat swasta untuk dilibatkan. Salah satu model kemitraan yang dianggap cocok yaitu model kontrak, dimana Pemerintah Daerah menunjuk swasta untuk memberikan pelayanan kebersihan pada bidang tertentu. Namun, kenyataan kemitraan belum diagendakan oleh DPRD maupun lembaga Eksekutif. Selain belum di usulkan birokrasi, juga tidak adanya upaya politisi untuk dibawa dalam agenda setting di DPRD. Tapi pengembangan ke arah kemitraan ini memiliki peluang yaitu adanya kesadaran birokrasi dan DPRD perlunya kemitraan dalam penanganan sampah. Disarankan perlunya dorongan pemimpin birokrasi maupun politisi untuk mendorong lembaganya agar kemitraan menjadi agenda kebijakan.

In accordance with city area in whole sector, amount population, trading, industry, and settlement resulting trash. The bad handling of neatness proved that local government was not only one actor who can give effectively neatness service with no support from society and private sector. From this condition the author want to know initiation of partnership development setting agenda to manage trash in Ketapang Regency. To help this research, author establishes theory of Good Governance, Public service, partnership, and setting agenda. Descriptive qualitative method used in technical data collection, as interview and observation to local government policy, Work Report, Programs, and trash handling management. The most difficult trash problem was worst trash manage at the city parks, main road, trash pile didn’t moved to TPA, This may be caused by non autonomy institution factor, the small budget allocation to pay operational cost, smallness utility and public awareness to keep environmental cleaning. The partnership between Government and private the form of solution to handling trash problem, because partnership pattern not only the new form and have been applicated in the other sector. There is the private interest to participate. The one partnership model was the correct model was contract model, when local government delegate private sector to give cleaning service in determined area. In the fact partnership neither Local Legislative nor Executive agenda. Besides not yet initiated by bureaucracy, and also there is no politician effort to becoming partnership in local legislative setting agenda. But partnership development have the opportunity with there is awareness the needed partnership to managed trash either in bureaucracy and local legislative. A good idea, that the needed support from bureaucracy leader and politician to support in order to the partnership become a policy agenda of their institution.

Kata Kunci : Inisiasi Kemitraan, Agenda Setting, Kebijakan, partnership initiation, setting agenda, policy