Kontestasi politik lokal :: Penerapan Syariat Islam pasca Orde Baru di tasikmalaya Jawa Barat

SATIBI, Ibi, Prof.Dr. Riswandha Imawan, MA

2004 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pergulatan kontestasi politik dalam penerapan syariat Islam di Tasikmalaya pasca Orde Baru. Sehubungan dengan itu penelitian ini hendak menelusuri sikap dan ekspresi aktor-aktor politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kontestasi tersebut berlangsung. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu keadaan di lapangan secara obyektif. Dengan metode tersebut, digunakan pula beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara aktor-aktor politik, misalnya; ketua fraksi, ketua DPRD, pimpinan ormas Islam, masyarakat, LSM, observasi di lapangan serta studi dokumentasi dan pustaka. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontestasi politik dalam penerapan syariat Islam di Tasikmalaya sesungguhnya memperlihatkan adanya pertarungan ideologis dari infrastruktur dan suprasutruktur politik mengenai pentingnya tata lembaga pemerintahan yang baik. Munculnya isu politik penerapan syariat Islam dalam hal ini merupakan bentuk protes sosial atas penyelenggaraan kinerja pemerintahan. Kontestasi politik ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu; pertama, mobilisasi sumber daya melalui penggalangan solidaritas berdasarkan kesamaan sistem nilai dan ideologi dan mengedepankan tafsir terhadap ajaran Islam masing-masing organ, dan kedua, adanya upaya mengoptimalkan dalam pemanfaatan struktur kesempatan politik dalam arena kontestasi oleh masingmasing aktor politik. Struktur kesempatan ini diperankan oleh dua arus besar, yaitu kelompok-kelompok yang menghendaki formalisasi Islam dan kelompok yang menolak formalisasi Islam dalam struktur pemerintahan lokal. Namun demikian, perkembangan lebih lanjut pasca dilakukan revisi Perda No. 3 tahun 2001 pertengahan tahun 2003, dukungan dan wacana politik penerapan syariat Islam mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi makin berkembangnya pemahaman keagamaan di kalangan umat Islam yang berorientasi pada pelaksanaan syariat Islam atas dasar kesadaran, bukan karena tekanan maupun paksaan dan kajian keagamaan yang dilakukan ormas NU dan Muhammadiyah yang terus mengembangkan paham Islam yang lebih moderat dan mampu melakukan counter discourse terhadap sayap formalisasi syariat Islam.

This Research aim to explain the political broil contestation in applying of syariat Islam in Tasikmalaya after New Order. Refering to that this research will trace the attitude and political actor expression and factors influencing the contestation take place. This research have the character of qualitative with the descriptive method which aim to give the picture hit something circumstance field objectively. With the the method used some technique of data collecting like; political actor interview, for example; faction chief, chief DPRD, head of Islam organization, society, NGO, observation in field and also study of documentation and book. Result of this research find that political contestation in applying of syariat Islam in Tasikmalaya in fact show the ideology contention from infrastructure and political suprasutruktur about important arrange the good governance institute. Political issue appearance of this applying syariat Islam represent the social protest form for management of governance performance. This Political contestation influenced by two primary factor, that is first of resource mobilization of graving dock solidarity pursuant to system equality assess, ideology and place forward the interpretation to Islam teaching, and second, existence of optimal effort in political opportunity structure exploiting by each political actor. This opportunity structure is played two big current, that is group wanting Islamic formalization and group refusing Islamic formalization in local governance structure. But that way, furthermore growth after conducted revise the Perda No. 3 year 2001 in the middle of the 2003, political discourse and support of applying of syariat Islam experience degradation. This matter is influenced by more and more to expand religious understanding among moslem orienting at implement of syariat Islam on the basis of awareness, not because of pressure and also religious study and constraint conducted by Islamic organization for example NU and Muhammadiyah non-stoped develop the more moderating Islam understanding and able to do the counter discourse to wing of syariat Islam formalization

Kata Kunci : Politik Lokal,Syariat Islam,Pasca Orde Baru, Political Contestation, Political Actor, Resource Mobilization, and Political Opportunity Structure