Penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Bank BUMN

Sitti Aisyah Khumaera Jannah, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus Pelanggaran SOP Bank BUMN yang dilakukan oleh Direksi maupun pegawai Bank BUMN dan kesesuaiannya dengan asas lex specialis derogat legi generali dan administrative penal law. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis hukum normatif yang didukung dengan wawancara sebagai data penunjang. Penelitian ini yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) juga data pendukung berupa data primer yang didapatkan dari wawancara kepada responden dan narasumber.

Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, berdasarkan turunan asas lex specialis derogat legi generali yaitu asas lex specialis systematis dan asas lex consumen derogat legi consumte, undang-undang yang tepat untuk diterapkan dalam kasus Pelanggaran SOP Bank BUMN adalah Undang-Undang Perbankan. Kedua, Pelanggaran SOP Bank BUMN merupakan administrative crime yang lebih efektif diselesaikan dengan sanksi administrasi sehingga penerapan UU PTPK tidak sesuai dengan sifat administrative penal law

This study aims to examine the problems regarding the application of the Corruption Eradication Law in cases of violations SOPs in State-Owned Bank committed by Directors and employees of State-Owned Banks and their compliance with the principles of lex specialis derogat legi generali and administrative penal law.

This research is descriptive, using normative law supported by interviews as supporting data. This research employs a statute approach and a conceptual approach. The primary data used is secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. While the supporting data consists of primary data obtained through interviews with respondents and informants.

This research concludes: First, based on the derivatives of lex specialis derogat legi generali principle, namely lex specialis systematicis principle and lex consumer derogat legi consumte principle, the appropriate law to apply in the violations of State-Owned Bank Standard Operating Procedures (SOPs) cases. Second, violations of State-Owned Bank SOPs are administrative crimes that are more effectively resolved with administrative sanctions, thus the application of the PTPK Law does not conform to the nature of administrative penal law.

Kata Kunci : Standar Operasional Prosedur (SOP), BUMN, lex specialis derogat legi generali, lex specialis systematis, lex consumen derogat legi consumte, administrative penal law..